- Advertisement -
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang terjadi di Pekanbaru dan sekitar belakangan ini, DPRD Kota Pekanbaru meminta Pertamina selaku pemegang kewenangan distribusi agar bertanggung jawab atas kelangkaan yang terjadi.
"Ya, harus tanggung jawablah Pertaminanya," kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan, Kamis (19/11).
- Advertisement -
Penegasan ini disampaikan politisi PDI Perjuangan, karena masalah ini mulai dikeluhkan masyarakat. Ia berharap Pertamina segera merespon keluhan ini dengan baik dan menjamin ketersediaan premium.
"Ini harus menjadi atensi Pertamina. Pertamina harusnya cek lapangan dan lakukan penindakan tegas jika ada yang melakukan penimbunan, atau menjual kepada yang tidak berhak," ungkapnya.
Dikatakan Ruslan, jika Pertamina menyatakan tidak ada pengurangan jatah BBM, harusnya tidak terjadi kelangkaan.
- Advertisement -
"Logikanya begitu kan? Jika tidak ada pengurangan tapi langka, tentu ada yang salah. Maka perlu dilakukan pengawasan di lapangan," tegasnya.(gus)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang terjadi di Pekanbaru dan sekitar belakangan ini, DPRD Kota Pekanbaru meminta Pertamina selaku pemegang kewenangan distribusi agar bertanggung jawab atas kelangkaan yang terjadi.
"Ya, harus tanggung jawablah Pertaminanya," kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan, Kamis (19/11).
- Advertisement -
Penegasan ini disampaikan politisi PDI Perjuangan, karena masalah ini mulai dikeluhkan masyarakat. Ia berharap Pertamina segera merespon keluhan ini dengan baik dan menjamin ketersediaan premium.
"Ini harus menjadi atensi Pertamina. Pertamina harusnya cek lapangan dan lakukan penindakan tegas jika ada yang melakukan penimbunan, atau menjual kepada yang tidak berhak," ungkapnya.
- Advertisement -
Dikatakan Ruslan, jika Pertamina menyatakan tidak ada pengurangan jatah BBM, harusnya tidak terjadi kelangkaan.
"Logikanya begitu kan? Jika tidak ada pengurangan tapi langka, tentu ada yang salah. Maka perlu dilakukan pengawasan di lapangan," tegasnya.(gus)
