PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta agar pemerintah membentuk tim khusus, guna melakukan evaluasi total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, kondisi BUMD yang ada masih mengkhawatirkan. Itu terlihat dari setoran deviden yang dihasilkan, belum sesuai harapan. Apalagi belakangan hampir semua BUMD masih meminta bantuan penyertaan modal dari pemerintah. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Ahad (19/5).

Kata Suhardiman, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan rapat pembahasan di internal komisi mengenai kondisi BUMD.

‘’Ya sejak dahulu kami khawatir. Apa yang salah dengan BUMD kita? Tidak pernah memberikan deviden yang baik. Padahal kita tau tidak ada kekurangan apapun dari BUMD. Kalau modal disuntik terus. Proyek, sebanyak itu proyek pemerintah kenapa enggak bisa kelola dengan baik? Ini yang buat kita heran,” pungkasnya.

Dari catatan pihaknya, ada 3 BUMD yang masih memiliki rapor merah. Ketiganya adalah PT PIR, PT PER dan PT Riau Airlines. Khusus untuk PT Riau Airlines, pihaknya justru sudah menyarankan sejak jauh-jauh hari agar ditutup saja. Karena sudah sangat jelas hanya membuat rugi keuangan pemerintah. Apalagi jenis usahanya saat ini dikatakan Suhardiman, bisa dikatakan hampir tidak ada.

“Sebetulnya hampir merata ya. Padahal semua kendali ada di pemerintah. Proyek pemerintah punya kenapa tidak dikelola BUMD? Kenyataannya memang cukup mengkhawatirkan ya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain PT RAL, adapun PT PIR saat ini juga bisa dikatakan perusahaan sakit. Dimana laba atau pemasukan ke daerah sama sekali tidak sesuai ekspektasi. Padahal penyertaan modal yang telah diberikan oleh daerah cukup banyak. Begitu juga dengan PT PER. Kondisinya lebih mengkhawatirkan dibanding PT PIR. Jika terus dibiarkan, apalagi seluruh BUMD setiap tahun selalu meminta penyertaan modal, maka pemerintah akan selalu dirugikan.

Atas dasar itu, dirinya meminta pemerintah serius untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh BUMD yang ada. Bila perlu dibentuk tim khusus yang di dalamnya ada pemerintah, DPRD, tim ahli dari berbagai universitas. Kemudian melakukan pembahasan secara merinci tentang bagaimana nasib BUMD tersebut kelak. Jika tidak memungkinkan beroperasi atau hanya terus menerus meminta suntikan modal, dirinya menyarankan agar ditutup saja.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta agar pemerintah membentuk tim khusus, guna melakukan evaluasi total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, kondisi BUMD yang ada masih mengkhawatirkan. Itu terlihat dari setoran deviden yang dihasilkan, belum sesuai harapan. Apalagi belakangan hampir semua BUMD masih meminta bantuan penyertaan modal dari pemerintah. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Ahad (19/5).

Kata Suhardiman, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan rapat pembahasan di internal komisi mengenai kondisi BUMD.

‘’Ya sejak dahulu kami khawatir. Apa yang salah dengan BUMD kita? Tidak pernah memberikan deviden yang baik. Padahal kita tau tidak ada kekurangan apapun dari BUMD. Kalau modal disuntik terus. Proyek, sebanyak itu proyek pemerintah kenapa enggak bisa kelola dengan baik? Ini yang buat kita heran,” pungkasnya.

Dari catatan pihaknya, ada 3 BUMD yang masih memiliki rapor merah. Ketiganya adalah PT PIR, PT PER dan PT Riau Airlines. Khusus untuk PT Riau Airlines, pihaknya justru sudah menyarankan sejak jauh-jauh hari agar ditutup saja. Karena sudah sangat jelas hanya membuat rugi keuangan pemerintah. Apalagi jenis usahanya saat ini dikatakan Suhardiman, bisa dikatakan hampir tidak ada.

“Sebetulnya hampir merata ya. Padahal semua kendali ada di pemerintah. Proyek pemerintah punya kenapa tidak dikelola BUMD? Kenyataannya memang cukup mengkhawatirkan ya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain PT RAL, adapun PT PIR saat ini juga bisa dikatakan perusahaan sakit. Dimana laba atau pemasukan ke daerah sama sekali tidak sesuai ekspektasi. Padahal penyertaan modal yang telah diberikan oleh daerah cukup banyak. Begitu juga dengan PT PER. Kondisinya lebih mengkhawatirkan dibanding PT PIR. Jika terus dibiarkan, apalagi seluruh BUMD setiap tahun selalu meminta penyertaan modal, maka pemerintah akan selalu dirugikan.

Atas dasar itu, dirinya meminta pemerintah serius untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh BUMD yang ada. Bila perlu dibentuk tim khusus yang di dalamnya ada pemerintah, DPRD, tim ahli dari berbagai universitas. Kemudian melakukan pembahasan secara merinci tentang bagaimana nasib BUMD tersebut kelak. Jika tidak memungkinkan beroperasi atau hanya terus menerus meminta suntikan modal, dirinya menyarankan agar ditutup saja.(nda)