PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Panitia Khusus (Pansus) Sengketa Lahan DPRD Riau tengah melakukan evaluasi terhadap data dan laporan 19 perkara sengketa lahan yang ditangani. Hal itu perlu dilakukan karena data tersebut bakal dikirimkan ke Kantor Staf Presiden (KSP), pasca pertemuan yang digelar Pansus bersama pihak KSP beberapa waktu lalu.
Terbaru, Pansus memastikan bahwa KSP telah mengeluarkan urgent action atau aksi cepat. Yakni menyurati kepala daerah sampai ke pemerintahan desa dan perusahaan terkait untuk menindaklanjuti beberapa aduan masyarakat di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota Pansus Konflik Lahan DPRD Riau Manahara Napitupulu kepada wartawan akhir pekan lalu.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"Dikatakan dia, sampai saat ini Pansus sudah melakukan sejumlah tahapan penyelesaian konflik. Di antaranya menginventarisir bukti-bukti, memanggil kedua belah pihak, mendatangi lokasi konflik serta menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.
"Kita juga sudah berkunjung ke KSP. KSP siap untuk menfasilitasi dengan menghadirkan kementerian terkait agar dicarikan langkah-langkah dan solusinya. Karena bagaimana pun, yang akan mengeksekusi rekomendasi pansus ini adalah eksekutif," ucapnya.
Ditambahkan dia, sebelum rekomendasi diterbitkan, pihaknya terlebih dahulu sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dengan harapan rekomendasi dapat dieksekusi dengan baik, sehingga menjadi solusi dari tuntutan masing-masing pihak sesuai dengan regulasi yang ada.
Sementara, mengenai aksi cepat seperti yang ia sampaikan, KSP menyurati perusahaan agar menimbun kembali parit gajah yang telah menutup akses masyarakat. Hal ini menurut Manahara menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk menjawab keresahan masyarakat selama ini.
"KSP menindaklanjuti dengan mengeluarkan urgent action yakni menyurati kepala daerah sampai ke pemerintahan desa dan perusahaan terkait untuk menstabilkan kembali parit gajah itu. Dikembalikan sebagaimana fungsinya. Tanah itu kan punya fungsi sosial agar masyarakat disana dapat beraktifitas untuk cari nafkah dan untuk kebutuhan ekonomi, harusnya perusahaan tidak menjadi penghalang," tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Pansus Konflik Lahan DPRD Riau menyambangi KSP di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (29/3) lalu. Saat itu, hadir Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Ketua Pansus Marwan Yohanis, serta beberapa anggota pansus lainnya.
Dari pihak Staf Presiden, diterima langsung Deputi II KSP Abetnego Tarigan yang membidangi pembangunan manusia, Staf Ahli Utama Usep Setiawan dan Staf Ahli Madia Sahat.
Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Riau Marwan Yohanis kepada Riau Pos mengatakan, saat pertemuan berlangsung pihaknya diberi kesempatan untuk memaparkan perihal konflik lahan yang terjadi di Provinsi Riau antara masyarakat dengan perusahaan, termasuk perkembangan penangannya sampai dengan saat ini.
"Setelah kami paparkan, kami sangat berterimakasih sekali dengan respon bapak-bapak dari KSP. Kami (Pansus DPRD) juga di apresiasi karena termasuk yang paling cepat merespon persoalan konflik lahan ini. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa kami sudah pernah rapat dengan pihak BPN dan Kemenhut di Jakarta," ujar Marwan.(nda)
