PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Angka prevalensi kasus stunting (tengkes) di Provinsi Riau pada tahun 2022 berada pada level 17 persen. Angka tersebut turun 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang masih pada angka 22,3 persen. 

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono memberikan apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Raden Suhartono menilai, Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting tersebut. Turunnya prevalensi stunting di Riau, juga dipengaruhi oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami mengapresiasi penanganan stunting di Riau yang telah berhasil menurunkan angka cukup drastis, yaitu dari 22,3 persen ditahun 2021, menjadi 17 persen ditahun 2022,” ujar Suhartono.

Suhartono menyebut, tata kelola pemerintahan yang baik di Riau pada 2023 menunjukkan perbaikan yang semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning, yaitu berada pada angka 4,02 persen pada Triwulan III tahun 2023.

“Selain itu, Riau juga merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, nilainya berada pada angka Rp256 triliun dengan kontribusi sebesar 22,34 persen,” jelas Raden.

Diungkapkan dia, bukti lainnya bahwa good governance Riau semakin positif yakni, meningkatnya angka gini ratio. Gini ratio Riau pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,324, sedikit meningkat jika dibandingkan pada September 2022 sebesar 0,323.

“Angka ini secara nasional berada pada  ketimpangan yang relatif rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau pada 2023 juga termasuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 74,95, angka ini naik 0,50 poin atau 0,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya IPM Riau terus mengalami kemajuan, yang didukung oleh semua dimensi penyusunnya terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

“Data capaian makro diatas dipengaruhi pada kondisi tata kelola pemerntahan yang menunjukkan peningkatan yang relatif positif di Provinsi Riau,” tuturnya.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Angka prevalensi kasus stunting (tengkes) di Provinsi Riau pada tahun 2022 berada pada level 17 persen. Angka tersebut turun 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang masih pada angka 22,3 persen. 

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono memberikan apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Raden Suhartono menilai, Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting tersebut. Turunnya prevalensi stunting di Riau, juga dipengaruhi oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami mengapresiasi penanganan stunting di Riau yang telah berhasil menurunkan angka cukup drastis, yaitu dari 22,3 persen ditahun 2021, menjadi 17 persen ditahun 2022,” ujar Suhartono.

Suhartono menyebut, tata kelola pemerintahan yang baik di Riau pada 2023 menunjukkan perbaikan yang semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning, yaitu berada pada angka 4,02 persen pada Triwulan III tahun 2023.

“Selain itu, Riau juga merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, nilainya berada pada angka Rp256 triliun dengan kontribusi sebesar 22,34 persen,” jelas Raden.

Diungkapkan dia, bukti lainnya bahwa good governance Riau semakin positif yakni, meningkatnya angka gini ratio. Gini ratio Riau pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,324, sedikit meningkat jika dibandingkan pada September 2022 sebesar 0,323.

“Angka ini secara nasional berada pada  ketimpangan yang relatif rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau pada 2023 juga termasuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 74,95, angka ini naik 0,50 poin atau 0,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya IPM Riau terus mengalami kemajuan, yang didukung oleh semua dimensi penyusunnya terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

“Data capaian makro diatas dipengaruhi pada kondisi tata kelola pemerntahan yang menunjukkan peningkatan yang relatif positif di Provinsi Riau,” tuturnya.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Angka prevalensi kasus stunting (tengkes) di Provinsi Riau pada tahun 2022 berada pada level 17 persen. Angka tersebut turun 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang masih pada angka 22,3 persen. 

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono memberikan apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Raden Suhartono menilai, Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting tersebut. Turunnya prevalensi stunting di Riau, juga dipengaruhi oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami mengapresiasi penanganan stunting di Riau yang telah berhasil menurunkan angka cukup drastis, yaitu dari 22,3 persen ditahun 2021, menjadi 17 persen ditahun 2022,” ujar Suhartono.

Suhartono menyebut, tata kelola pemerintahan yang baik di Riau pada 2023 menunjukkan perbaikan yang semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning, yaitu berada pada angka 4,02 persen pada Triwulan III tahun 2023.

“Selain itu, Riau juga merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, nilainya berada pada angka Rp256 triliun dengan kontribusi sebesar 22,34 persen,” jelas Raden.

Diungkapkan dia, bukti lainnya bahwa good governance Riau semakin positif yakni, meningkatnya angka gini ratio. Gini ratio Riau pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,324, sedikit meningkat jika dibandingkan pada September 2022 sebesar 0,323.

“Angka ini secara nasional berada pada  ketimpangan yang relatif rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau pada 2023 juga termasuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 74,95, angka ini naik 0,50 poin atau 0,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya IPM Riau terus mengalami kemajuan, yang didukung oleh semua dimensi penyusunnya terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

“Data capaian makro diatas dipengaruhi pada kondisi tata kelola pemerntahan yang menunjukkan peningkatan yang relatif positif di Provinsi Riau,” tuturnya.(sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Angka prevalensi kasus stunting (tengkes) di Provinsi Riau pada tahun 2022 berada pada level 17 persen. Angka tersebut turun 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang masih pada angka 22,3 persen. 

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono memberikan apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Raden Suhartono menilai, Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting tersebut. Turunnya prevalensi stunting di Riau, juga dipengaruhi oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami mengapresiasi penanganan stunting di Riau yang telah berhasil menurunkan angka cukup drastis, yaitu dari 22,3 persen ditahun 2021, menjadi 17 persen ditahun 2022,” ujar Suhartono.

Suhartono menyebut, tata kelola pemerintahan yang baik di Riau pada 2023 menunjukkan perbaikan yang semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning, yaitu berada pada angka 4,02 persen pada Triwulan III tahun 2023.

“Selain itu, Riau juga merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, nilainya berada pada angka Rp256 triliun dengan kontribusi sebesar 22,34 persen,” jelas Raden.

Diungkapkan dia, bukti lainnya bahwa good governance Riau semakin positif yakni, meningkatnya angka gini ratio. Gini ratio Riau pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,324, sedikit meningkat jika dibandingkan pada September 2022 sebesar 0,323.

“Angka ini secara nasional berada pada  ketimpangan yang relatif rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau pada 2023 juga termasuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 74,95, angka ini naik 0,50 poin atau 0,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya IPM Riau terus mengalami kemajuan, yang didukung oleh semua dimensi penyusunnya terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

“Data capaian makro diatas dipengaruhi pada kondisi tata kelola pemerntahan yang menunjukkan peningkatan yang relatif positif di Provinsi Riau,” tuturnya.(sol)