PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Hiruk pikuk rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau berakhir, Rabu (11/5) malam. Itu setelah seluruh fraksi dari lembaga legislatif tersebut sepakat atas keputusan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman. Malam itu juga, nama-nama AKD beserta pimpinan komisi dibacakan. Setelah ini DPRD Riau bakal menggesa seluruh pekerjaan tertinggal.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman kepada wartawan, Kamis (12/5). Dikatakannya, semua proses rotasi AKD telah dilalui bersama. Bahkan dari total 8 fraksi seluruh fraksi turut kebagian "jatah" pimpinan AKD DPRD, dengan sistem proporsional yang diurutkan dari fraksi dengan jumlah kursi terbesar ke terkecil.

"Semuanya sudah disepakati bersama dan semuanya sudah melalui proses, saatnya kita kembali kerja menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat," ujar Yulisman.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Menurutnya, proses penyusunan AKD total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi yang ada.

"Alhamdulillah semua total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi saat ini. Semua senang dan tidak ada yang ditinggalkan,” ujar Agung terpisah.

Soal tarik ulur dan beberapa polemik yang sempat terjadi, Agung menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Mengingat DPRD sendiri merupakan lembaga politik yang tentunya ada proses politik dalam membuat keputusan. "Ya dinamika itu pasti ya. Ada tarik ulur, lobi-lobi dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, teman-teman yakin bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Yakni mengurusi semua persoalan masyarakat.

Maka dari itu, semua satukan pandangan, kompak, dan Alhamdulillah tadi malam selesai,” ucapnya.

Ditambahkan Agung, ke depan DPRD Riau akan menggesa beberapa pekerjaan rumah yang sempat tertunda. Di antaranya adalah pengesahan Perda BRK Syariah dan Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah.

"Termasuk juga beberapa pansus yang saat ini masih berproses. Mudah-mudahan dengan optimisme, semua pekerjaan yang ada bisa selesai tepat waktu,” harapnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Hiruk pikuk rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau berakhir, Rabu (11/5) malam. Itu setelah seluruh fraksi dari lembaga legislatif tersebut sepakat atas keputusan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman. Malam itu juga, nama-nama AKD beserta pimpinan komisi dibacakan. Setelah ini DPRD Riau bakal menggesa seluruh pekerjaan tertinggal.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman kepada wartawan, Kamis (12/5). Dikatakannya, semua proses rotasi AKD telah dilalui bersama. Bahkan dari total 8 fraksi seluruh fraksi turut kebagian "jatah" pimpinan AKD DPRD, dengan sistem proporsional yang diurutkan dari fraksi dengan jumlah kursi terbesar ke terkecil.

"Semuanya sudah disepakati bersama dan semuanya sudah melalui proses, saatnya kita kembali kerja menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat," ujar Yulisman.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Menurutnya, proses penyusunan AKD total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi yang ada.

"Alhamdulillah semua total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi saat ini. Semua senang dan tidak ada yang ditinggalkan,” ujar Agung terpisah.

Soal tarik ulur dan beberapa polemik yang sempat terjadi, Agung menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Mengingat DPRD sendiri merupakan lembaga politik yang tentunya ada proses politik dalam membuat keputusan. "Ya dinamika itu pasti ya. Ada tarik ulur, lobi-lobi dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, teman-teman yakin bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Yakni mengurusi semua persoalan masyarakat.

Maka dari itu, semua satukan pandangan, kompak, dan Alhamdulillah tadi malam selesai,” ucapnya.

Ditambahkan Agung, ke depan DPRD Riau akan menggesa beberapa pekerjaan rumah yang sempat tertunda. Di antaranya adalah pengesahan Perda BRK Syariah dan Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah.

"Termasuk juga beberapa pansus yang saat ini masih berproses. Mudah-mudahan dengan optimisme, semua pekerjaan yang ada bisa selesai tepat waktu,” harapnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Hiruk pikuk rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau berakhir, Rabu (11/5) malam. Itu setelah seluruh fraksi dari lembaga legislatif tersebut sepakat atas keputusan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman. Malam itu juga, nama-nama AKD beserta pimpinan komisi dibacakan. Setelah ini DPRD Riau bakal menggesa seluruh pekerjaan tertinggal.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman kepada wartawan, Kamis (12/5). Dikatakannya, semua proses rotasi AKD telah dilalui bersama. Bahkan dari total 8 fraksi seluruh fraksi turut kebagian "jatah" pimpinan AKD DPRD, dengan sistem proporsional yang diurutkan dari fraksi dengan jumlah kursi terbesar ke terkecil.

"Semuanya sudah disepakati bersama dan semuanya sudah melalui proses, saatnya kita kembali kerja menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat," ujar Yulisman.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Menurutnya, proses penyusunan AKD total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi yang ada.

"Alhamdulillah semua total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi saat ini. Semua senang dan tidak ada yang ditinggalkan,” ujar Agung terpisah.

Soal tarik ulur dan beberapa polemik yang sempat terjadi, Agung menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Mengingat DPRD sendiri merupakan lembaga politik yang tentunya ada proses politik dalam membuat keputusan. "Ya dinamika itu pasti ya. Ada tarik ulur, lobi-lobi dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, teman-teman yakin bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Yakni mengurusi semua persoalan masyarakat.

Maka dari itu, semua satukan pandangan, kompak, dan Alhamdulillah tadi malam selesai,” ucapnya.

Ditambahkan Agung, ke depan DPRD Riau akan menggesa beberapa pekerjaan rumah yang sempat tertunda. Di antaranya adalah pengesahan Perda BRK Syariah dan Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah.

"Termasuk juga beberapa pansus yang saat ini masih berproses. Mudah-mudahan dengan optimisme, semua pekerjaan yang ada bisa selesai tepat waktu,” harapnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Hiruk pikuk rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau berakhir, Rabu (11/5) malam. Itu setelah seluruh fraksi dari lembaga legislatif tersebut sepakat atas keputusan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman. Malam itu juga, nama-nama AKD beserta pimpinan komisi dibacakan. Setelah ini DPRD Riau bakal menggesa seluruh pekerjaan tertinggal.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman kepada wartawan, Kamis (12/5). Dikatakannya, semua proses rotasi AKD telah dilalui bersama. Bahkan dari total 8 fraksi seluruh fraksi turut kebagian "jatah" pimpinan AKD DPRD, dengan sistem proporsional yang diurutkan dari fraksi dengan jumlah kursi terbesar ke terkecil.

"Semuanya sudah disepakati bersama dan semuanya sudah melalui proses, saatnya kita kembali kerja menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat," ujar Yulisman.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Menurutnya, proses penyusunan AKD total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi yang ada.

"Alhamdulillah semua total 8 fraksi dan 4 pimpinan DPRD Riau kompak dengan komposisi saat ini. Semua senang dan tidak ada yang ditinggalkan,” ujar Agung terpisah.

Soal tarik ulur dan beberapa polemik yang sempat terjadi, Agung menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Mengingat DPRD sendiri merupakan lembaga politik yang tentunya ada proses politik dalam membuat keputusan. "Ya dinamika itu pasti ya. Ada tarik ulur, lobi-lobi dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, teman-teman yakin bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Yakni mengurusi semua persoalan masyarakat.

Maka dari itu, semua satukan pandangan, kompak, dan Alhamdulillah tadi malam selesai,” ucapnya.

Ditambahkan Agung, ke depan DPRD Riau akan menggesa beberapa pekerjaan rumah yang sempat tertunda. Di antaranya adalah pengesahan Perda BRK Syariah dan Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah.

"Termasuk juga beberapa pansus yang saat ini masih berproses. Mudah-mudahan dengan optimisme, semua pekerjaan yang ada bisa selesai tepat waktu,” harapnya.(nda)