(RIAUPOS.CO) — PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru sudah membayar tunggakan tagihan penerangan jalan umum (PJU) meterisasi sebesar Rp15 miliar lebih. Sisanya, tunggakan yang belum dibayar sejak 2018 akan diselesaikan setelah audit terlebih dahulu dilakukan.
Tagihan PJU meterisasi Rp15 miliar ini adalah untuk pembayaran Juli 2018 hingga Juli 2019. Di Pekanbaru, titik PJU meterisasi berkisar sekitar 9.000 titik. ‘’Tagihan sudah dibayar yang meterisasi dari Juli 2018 sampai Juli 2019, total Rp15 miliar lebih,’’ kata Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tengku Ardi Dwisasti kepada Riau Pos akhir pekan lalu.
- Advertisement -
Tagihan PJU sejak tahun 2018 lalu menyisakan masalah pelik bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Karena tagihan berbeda perhitungan antara Pemko Pekanbaru dan PLN, tagihan jadi membengkak dan hingga kini belum dibayar. Mediasi pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru yang disepakati jika nilai tunggakan PJU Pemko Pekanbaru kepada PLN terlebih dulu diaudit.
Audit sendiri baru bisa dilakukan setelah didapat data jumlah titik PJU yang sudah direkomendasikan hasil verifikasi. Audit dilakukan karena ada keraguan terhadap pembengkakan taguhan listrik yang dibayarkan pemko. ‘’Yang belum (dibayar. Red) yang non meterisasi. Ini kita sudah buat berita acara dengan PLN. Kita sepakat dari 31 ribu titik lampu, hanya 27 ribu yang kita rekom. Ada 4.257 titik lampu yang kita silang,’’ imbuhnya.
Berita acara yang ditandatangani bersama antara Dishub dengan PLN tersebut kemudian akan diserahkan pada Inspektorat. Dari inspektorat inilah kemudian hasil penitikan PJU yang disepakati diserahkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ’’Untuk audit. Dari situ nanti dimediasi kan semua kesepakatan. Jadi sisa hutang menunggu proses itu,’’ jelas Ardi.
- Advertisement -
Tagihan PJU non meterisasi sebelum dilakukan penitikan sekaligus penggantian dengan lampu LED berada di kisaran Rp12 miliar per bulan. Sekarang angka tersebut bisa ditekan hingga Rp7,3 miliar.
‘’Dari Rp7,3 miliar itu target kita masih bisa turun lagi. Karena ada 8000 titik yang belum kita ganti lampu hemat energi,’’ singkatnya.(ksm)
(RIAUPOS.CO) — PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru sudah membayar tunggakan tagihan penerangan jalan umum (PJU) meterisasi sebesar Rp15 miliar lebih. Sisanya, tunggakan yang belum dibayar sejak 2018 akan diselesaikan setelah audit terlebih dahulu dilakukan.
Tagihan PJU meterisasi Rp15 miliar ini adalah untuk pembayaran Juli 2018 hingga Juli 2019. Di Pekanbaru, titik PJU meterisasi berkisar sekitar 9.000 titik. ‘’Tagihan sudah dibayar yang meterisasi dari Juli 2018 sampai Juli 2019, total Rp15 miliar lebih,’’ kata Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tengku Ardi Dwisasti kepada Riau Pos akhir pekan lalu.
Tagihan PJU sejak tahun 2018 lalu menyisakan masalah pelik bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Karena tagihan berbeda perhitungan antara Pemko Pekanbaru dan PLN, tagihan jadi membengkak dan hingga kini belum dibayar. Mediasi pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru yang disepakati jika nilai tunggakan PJU Pemko Pekanbaru kepada PLN terlebih dulu diaudit.
Audit sendiri baru bisa dilakukan setelah didapat data jumlah titik PJU yang sudah direkomendasikan hasil verifikasi. Audit dilakukan karena ada keraguan terhadap pembengkakan taguhan listrik yang dibayarkan pemko. ‘’Yang belum (dibayar. Red) yang non meterisasi. Ini kita sudah buat berita acara dengan PLN. Kita sepakat dari 31 ribu titik lampu, hanya 27 ribu yang kita rekom. Ada 4.257 titik lampu yang kita silang,’’ imbuhnya.
Berita acara yang ditandatangani bersama antara Dishub dengan PLN tersebut kemudian akan diserahkan pada Inspektorat. Dari inspektorat inilah kemudian hasil penitikan PJU yang disepakati diserahkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ’’Untuk audit. Dari situ nanti dimediasi kan semua kesepakatan. Jadi sisa hutang menunggu proses itu,’’ jelas Ardi.
Tagihan PJU non meterisasi sebelum dilakukan penitikan sekaligus penggantian dengan lampu LED berada di kisaran Rp12 miliar per bulan. Sekarang angka tersebut bisa ditekan hingga Rp7,3 miliar.
‘’Dari Rp7,3 miliar itu target kita masih bisa turun lagi. Karena ada 8000 titik yang belum kita ganti lampu hemat energi,’’ singkatnya.(ksm)
