PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Keberlangsungan Pasar Cik Puan Pekanbaru hingga kini masih menjadi tanda tanya. Sinergi antar Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru sangat diharapkan untuk melanjutkan progres pembangunan yang sempat terhenti itu.
Pengamat kebijakan publik, Khairul Amri MSi menilai, permasalahan fundamental yang terjadi yaitu soal manajemen aset yang tumpang-tindih. Masalah tersebut yang perlu diselesaikan. Karena ini sangat penting untuk membahas keberlangsungan pasar itu ke depannya.
"Tumpang-tindih ini yang perlu diselesaikan. Soal aset, apakah Pemrov hibah ke Pemko atau Pemko hibah ke Pemprov. Selagi ini belum diselesaikan nanti akan timbul masalah terus, ganti wali kota sekalipun masalah tetap berlanjut, ganti gubernur juga akan timbul masalah lagi," kata Khairul kepada Riaupos.co, Rabu (11/3/2020).
Menurut dosen Universitas Riau (Unri) ini, hal yang paling penting memecahkan masalah tersebut yaitu Pemrov dan Pemko duduk bersama mencari win-win solution untuk menentukan, apakah Pemko apa Pemprov yang bakal mengelola pasar tradisional yang kental sejarah bagi masyarakat Pekanbaru tersebut.
"Selama ini tidak selesai, akhirnya Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru akan terus mempertontonkan ketidakmampuan mereka dalam mencari solusi kepada publik. Masalah ini sudah lama dan begitu terus," ujarnya.
Sebagai pengamat, dia menilai bahwa tidak juga bisa menyalahkan Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru saat ini, karena masalah itu sudah 10 tahun berjalan.
"Kan sangat disayangkan. Sekarang sudah tahun 2020, nggak diselesaikan juga," tuturnya.
Jadi, hal ini menurutnya merupakan suatu tantangan bagi gubernur baru. Pemrov dan Pemko diharapkan dapat bekerja untuk kepentingan publik.
"Harus ada sinergi Pemprov dan Pemko, kalau ingin bekerja demi kepentingan publik, tanah itu aset milik negara, jadi sebaiknya harus diselesaikan secepatnya, mesti duduk bersama," harapnya.
Dia menilai, jika pun dilanjutkan dengan kondisi saat ini, nantinya bakal timbul masalah lagi. Sebab, soal aset dan solusi tersebut belum ketemu. Maka diperlukan adanya sinergitas dan niat baik dari kedua pihak tersebut. Setelah itu barulah nanti kedua pihak dapat bicara akan dibangun pihak ketiga, APBD ataupun APBN.
"Yang paling penting adalah sinergi dan kesepakatan," katanya.
Dia berharap, persoalan rembuk solusi ini dapat dituntaskan dahulu.
"Itu yang terpenting agar pembangunan bisa dilanjutkan dan demi masyarakat agar pasar bisa segera dimanfaatkan para pedagang," jelasnya lagi.
Laporan: *1/Eka Gusmadi Putra (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
