JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak dibuka tahun ini. Meski begitu, kementerian/lembaga sudah mulai menginventarisasi keperluan pegawainya. Hal ini dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 dan pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menuturkan, bahwa proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah tengah dilakukan. Pihaknya sendiri pun sudah menginventarisasi keperluan PNS di tahun depan.
Proses ini akan mempertimbangkan keperluan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, pertimbangan evaluasi dampak pandemik ini penting untuk dimasukkan. Sebab, dengan pola kerja work from home (WFH) dan work from office (WFO) secara berkala ternyata tak membuat pelayanan pada masyarakat terkendala.
"Kalau masih memadai kinerjanya kan tidak perlu penambahan PNS baru. Dengan sistem IT kan tidak diperlukan pegawai yang banyak," ujarnya, kemarin (8/7).
Meski begitu, lanjut dia, yang paling tahu keperluan pegawainya tentu masing-masing instansi. Hal ini pun sudah dijalankan pada tes CPNS tahun 2019, di mana kuota hanya berdasarkan kompetensi yang diperlukan saja. Disinggung soal keperluan tenaga pendidik dan kesehatan, Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut tak banyak merespons. Dia hanya menegaskan bahwa hal itu jadi kewenangan menteri masing-masing.
"Guru kewenangan Mendiknas dan Kesehatan dari Menkes," ungkapnya.
Keperluan pegawai di kedua sektor tersebut dinilai mendesak dipenuhi. Karena saat ini pun jumlahnya terbatas. Terutama untuk tenaga pendidik. Belum lagi, banyak yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Jika merujuk pada data Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini diperkirakan ada 87.333 PNS yang akan pensiun. Jumlah tersebut terdiri dari guru 38.611 orang, dosen 1.009 orang, tenaga medis 1.537 orang, tenaga teknis 5.530 orang, tenaga administrasi 26.911 orang, dan pegawai struktural 13.735 orang. Lalu, bagaimana jika tak ada rekrutmen CPNS tahun ini?
Menghadapi kondisi ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa pemaksimalan teknologi informasi (TI) untuk layanan publik menjadi salah satu antisipasi pemerintah. Menurutnya, sistem kerja dari rumah selama tiga bulan lalu telah memaksa instansi melakukan berbagai inovasi radikal dalam sistem pelayanan publiknya. Dengan inovasi tersebut, kualitas pelayanan publik diyakini terjaga meski petugas lebih sedikit.
"Maka jumlah orang tidak lagi berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan public," ungkapnya.(mia/jpg)
