PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) terus melakukan validasi data penerima serta monitoring terhadap penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Namun hal tersebut tak menjamin penyaluran bantuan beras dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh seluruh pihak terkait dan masyarakat termasuk juga para RT dan RW yang lebih mengetahui masyarakat yang benar-benar masuk dalam kategori penerimaan bantuan.
Kepala Disketapang Pekanbaru H Maisisco, Selasa (6/8) mengatakan, dukungan dan peran serta dari jajaran RT dan RW maupun pemerintah kelurahan sangat penting dalam penyaluran beras cadangan Pangan pemerintah (CPP).
Diakuinya, dalam penyaluran beras CPP ini masih menghadapi kendala. Terutama terkait data penerima. Sehingga untuk memastikan penyaluran beras CPP bisa tepat sasaran, ketua RT dan RW lebih mengetahui detail kondisi masyarakat di lingkungannya.
”Perubahan data itu, informasinya hanya ada di ketua RT dan RW yang kemudian diteruskan ke tingkat kelurahan,” ungkap dia.
Dijelaskan Maisisco, data penerima beras CPP ini bisa jadi berubah dikarenakan perubahan situasi di tengah masyarakat. Seperti penerima meninggal dunia, pindah domisili, pengurangan maupun penambahan data.
”Kondisi tersebut memerlukan verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan dari tingkat RT dan RW. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu yang selama ini tidak mendapatkan bantuan beras tersebut, padahal dia layak untuk mendapatkan,” sebutnya.
Lanjut Maisisco, meskipun data yang ada tidak serta merta data penerima itu bisa ditambah atau diubah. Karena, data tentang siapa yang berhak menerima dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian PMK) dalam bentuk data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kemenko PMK.
Dalam tahapan-tahapan dan mekanisme yang dilaksanakan dalam proses perubahan tersebut. Sehingga waktu perubahan data itu pun tidak bisa serta merta dilakukan melainkan melalui proses verifikasi dan validasi.
Itu sebabnya , pihaknya berharap warga juga pro aktif menginformasikan melalui RT dan RW bagaimana mereka yang belum terdata untuk bisa diusulkan.
Pada kesempatan tersebut, Maisisco juga menjelaskan perihal kendala dalam penyaluran beras kepada masyarakat yang disebabkan jauhnya jarak tempuh menuju titik pengambilan yang sudah ditentukan.
Bagi pemerintah, jelas Maisisco, semakin mudah msyarakat mengakses lokasi penyaluran tentunya akan semakin baik. Karena, selain bisa mengurangi beban biaya, hal tersebut juga akan menghemat waktu.
”Warga ini kan bekerja, jadi terkadang kalau terlalu jauh juga kan tidak efektif, karena membutuhkan waktu,” tuturnya.
Sementara itu, Manajer Bisnis Bulog Kanwil Riau Kepri, Ary Atfaliyah Rianti menjelaskan, bahwa dalam pendistribusian beras CPP ini, Bulog melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai transporter.
Di mana, PT Pos Indonesia lah yang nantinya akan lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dalam penyaluran beras ini.
Sedangkan untuk Bulog sendiri, hanya merencanakan penyaluran beras yang saat ini sudah mulai dilakukan pada pekan depan. Dalam proses tersebut, untuk data penerima sudah ada dan tinggal menunggu kesiapan dari transporter saja.
Karena itulah pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mulai memantau terkait jadwal penyaluran di tiap-tiap wilayah.
”Untuk Riau sendiri, memang belum ada daerah yang melakukan penyaluran. Namun untuk provinsi Riau, totalnya ada 316.751 penerima bantuan pangan dengan alokasi kuantum per bulannya 3.167 ton untuk 1 alokasi, sedangkan untuk Kota Pekanbaru, dari data terakhir yang kami terima total penerima beras bantuan pangan pemerintah adalah sebanyak 17.112 penerima,” tuturnya.(ayi)
