PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri menegaskan kepada seluruh rumah sakit yang wilayah operasionalnya berada di Pekanbaru dan juga Riau, supaya tidak mendiskriminasikan pasien yang datang berobat menggunakan kartu BPJS.
"Inikan program pemerintah dalam membantu kesehatan rakyatnya, tapi mengapa banyak rumah sakit swasta dan termasuk pemerintah mendiskriminasikan yang pakai kartu berobat BPJS?" tanya politisi Demokrat ini kepada wartawan, Rabu (5/8).
- Advertisement -
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini mengatakan, banyak aduan dan keluhan masyarakat yang sampai kepadanya mengkritisi masalah layanan bagi yang memakai kartu BPJS. Di mana perlakuannya tidak seperti yang diharapkan dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Bahkan, ada masyarakatnya yang mengadukan, pihak rumah sakit selalu beralasan ketika pasien BPJS memerlukan penanganan intensif dan memerlukan kamar rawat, selalu di sampaikan tidak ada alias full.
"Ada juga warga kami yang sampai menghembuskan nafas terakhirnya hanya untuk menunggu kamar kosong, dan layanan cepat pun tidak didapat karena memakai kartu BPJS. Kita sangat prihatin untuk ini," bebernya.
- Advertisement -
"Seharusnya program pemerintah ini di-support, dan pemerintah pun harus melakukan pengawasan. Jika memang BPJS tidak dapat membantu masyarakat, bagusnya BPJS dibubarkan saja. Ini harus jadi perhatian bersama," ungkapnya lagi.
Aidil juga berharap kepada pemangku kebijakan BPJS untuk dapat melakukan evaluasi terhadap program ini. "Berikan harapan pasti untuk layanan kesehatan ini dengan baik. Benar, ada kelas layanan dalam BPJS, tapi coba perlakuannya disamakan khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cepat," harapnya.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri menegaskan kepada seluruh rumah sakit yang wilayah operasionalnya berada di Pekanbaru dan juga Riau, supaya tidak mendiskriminasikan pasien yang datang berobat menggunakan kartu BPJS.
"Inikan program pemerintah dalam membantu kesehatan rakyatnya, tapi mengapa banyak rumah sakit swasta dan termasuk pemerintah mendiskriminasikan yang pakai kartu berobat BPJS?" tanya politisi Demokrat ini kepada wartawan, Rabu (5/8).
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini mengatakan, banyak aduan dan keluhan masyarakat yang sampai kepadanya mengkritisi masalah layanan bagi yang memakai kartu BPJS. Di mana perlakuannya tidak seperti yang diharapkan dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Bahkan, ada masyarakatnya yang mengadukan, pihak rumah sakit selalu beralasan ketika pasien BPJS memerlukan penanganan intensif dan memerlukan kamar rawat, selalu di sampaikan tidak ada alias full.
"Ada juga warga kami yang sampai menghembuskan nafas terakhirnya hanya untuk menunggu kamar kosong, dan layanan cepat pun tidak didapat karena memakai kartu BPJS. Kita sangat prihatin untuk ini," bebernya.
"Seharusnya program pemerintah ini di-support, dan pemerintah pun harus melakukan pengawasan. Jika memang BPJS tidak dapat membantu masyarakat, bagusnya BPJS dibubarkan saja. Ini harus jadi perhatian bersama," ungkapnya lagi.
Aidil juga berharap kepada pemangku kebijakan BPJS untuk dapat melakukan evaluasi terhadap program ini. "Berikan harapan pasti untuk layanan kesehatan ini dengan baik. Benar, ada kelas layanan dalam BPJS, tapi coba perlakuannya disamakan khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cepat," harapnya.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
