Sabtu, 5 Juli 2025
spot_img

Jangan Sampai Ada Anak Tak Bisa Sekolah

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tak sedikit menyebabkan anak gagal masuk ke sekolah negeri, khususnya tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Pemko Pekanbaru diminta mencarikan solusi atas permasalahan ini.

"Diakui atau tidak, banyak warga yang tak dapat masuk sekolah negeri. Ini disebabkan karena zonasi. Kami minta Disdik ada action. Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah," tegas anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru H Ervan, kemarin.

Disebutkan Ervan, ada solusi yang ditawarkan. Disdik Pekanbaru harus berkoordinasi dengan sekolah lainnya. "Bisa jadi di daerah lain, kuotanya masih kurang. Sehingga bisa mengakomodir siswa dari daerah lain," ungkapnya.

Baca Juga:  UAS Beri Semangat ke Tim Medis se-Indonesia

Solusi lain, berkoordinasi dengan sekolah swasta. Disdik diminta dapat pastikan, anak-anak yang sudah mendaftar, namun gagal, bisa diterima di sekolah swasta di daerahnya.  "Ini kan persoalan di sistem zonasi pakai rangking. Anak-anak yang tidak diterima, mungkin rangkingnya dan zonasinya kalah dengan yang lain. Ada yang rangking tinggi, dan zonasinya dekat," paparnya.

Untuk itu, ditegaskannya, pihak nya akan tetap mengawasi hasil PPDB ini sampai tuntas. Bahkan dirinya akan terus berkomunikasi dengan Disdik, bagaimana mengakomodir para siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

"Kita tidak ingin anak-anak putus sekolah hanya karena zonasi yang merupakan aturan yang pemerintah buat. Termasuk juga karena tidak ada biaya. Pemerintah harus respon terhadap persoalan ini, karena bagaimana pun pendidikan itu tanggung jawab pemerintah sesuai amanat UUD 1945," kata Wakil Ketua Komisi III ini.

Baca Juga:  Kapolresta Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2021

Ditegaskan Ervan bahwa, menyikapi persoalan ini juga, dirinya mendorong supaya pemko memprioritaskan pembangunan sekolah baru untuk tahun depan. Dan ini sangat urgen, khususnya di Kecamatan Tenayan Raya, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tuah Madani, Bina Widya, Rumbai, Rumbai Timur dan Rumbai Barat. Dan ini sudah disampaikan saat pandangan umum fraksi lalu.

"Inikan untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah akibat zonasi dan pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru yang semakin padat," ungkapnya.(yls)

Laporan AGUSTIAR, Kota

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tak sedikit menyebabkan anak gagal masuk ke sekolah negeri, khususnya tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Pemko Pekanbaru diminta mencarikan solusi atas permasalahan ini.

"Diakui atau tidak, banyak warga yang tak dapat masuk sekolah negeri. Ini disebabkan karena zonasi. Kami minta Disdik ada action. Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah," tegas anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru H Ervan, kemarin.

Disebutkan Ervan, ada solusi yang ditawarkan. Disdik Pekanbaru harus berkoordinasi dengan sekolah lainnya. "Bisa jadi di daerah lain, kuotanya masih kurang. Sehingga bisa mengakomodir siswa dari daerah lain," ungkapnya.

Baca Juga:  Bulog Pastikan Stok Beras Aman

Solusi lain, berkoordinasi dengan sekolah swasta. Disdik diminta dapat pastikan, anak-anak yang sudah mendaftar, namun gagal, bisa diterima di sekolah swasta di daerahnya.  "Ini kan persoalan di sistem zonasi pakai rangking. Anak-anak yang tidak diterima, mungkin rangkingnya dan zonasinya kalah dengan yang lain. Ada yang rangking tinggi, dan zonasinya dekat," paparnya.

Untuk itu, ditegaskannya, pihak nya akan tetap mengawasi hasil PPDB ini sampai tuntas. Bahkan dirinya akan terus berkomunikasi dengan Disdik, bagaimana mengakomodir para siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

- Advertisement -

"Kita tidak ingin anak-anak putus sekolah hanya karena zonasi yang merupakan aturan yang pemerintah buat. Termasuk juga karena tidak ada biaya. Pemerintah harus respon terhadap persoalan ini, karena bagaimana pun pendidikan itu tanggung jawab pemerintah sesuai amanat UUD 1945," kata Wakil Ketua Komisi III ini.

Baca Juga:  Klarifikasi Indikator PPKM, Pemko Surati Kemenkes

Ditegaskan Ervan bahwa, menyikapi persoalan ini juga, dirinya mendorong supaya pemko memprioritaskan pembangunan sekolah baru untuk tahun depan. Dan ini sangat urgen, khususnya di Kecamatan Tenayan Raya, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tuah Madani, Bina Widya, Rumbai, Rumbai Timur dan Rumbai Barat. Dan ini sudah disampaikan saat pandangan umum fraksi lalu.

- Advertisement -

"Inikan untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah akibat zonasi dan pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru yang semakin padat," ungkapnya.(yls)

Laporan AGUSTIAR, Kota

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tak sedikit menyebabkan anak gagal masuk ke sekolah negeri, khususnya tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Pemko Pekanbaru diminta mencarikan solusi atas permasalahan ini.

"Diakui atau tidak, banyak warga yang tak dapat masuk sekolah negeri. Ini disebabkan karena zonasi. Kami minta Disdik ada action. Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah," tegas anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru H Ervan, kemarin.

Disebutkan Ervan, ada solusi yang ditawarkan. Disdik Pekanbaru harus berkoordinasi dengan sekolah lainnya. "Bisa jadi di daerah lain, kuotanya masih kurang. Sehingga bisa mengakomodir siswa dari daerah lain," ungkapnya.

Baca Juga:  UAS Beri Semangat ke Tim Medis se-Indonesia

Solusi lain, berkoordinasi dengan sekolah swasta. Disdik diminta dapat pastikan, anak-anak yang sudah mendaftar, namun gagal, bisa diterima di sekolah swasta di daerahnya.  "Ini kan persoalan di sistem zonasi pakai rangking. Anak-anak yang tidak diterima, mungkin rangkingnya dan zonasinya kalah dengan yang lain. Ada yang rangking tinggi, dan zonasinya dekat," paparnya.

Untuk itu, ditegaskannya, pihak nya akan tetap mengawasi hasil PPDB ini sampai tuntas. Bahkan dirinya akan terus berkomunikasi dengan Disdik, bagaimana mengakomodir para siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

"Kita tidak ingin anak-anak putus sekolah hanya karena zonasi yang merupakan aturan yang pemerintah buat. Termasuk juga karena tidak ada biaya. Pemerintah harus respon terhadap persoalan ini, karena bagaimana pun pendidikan itu tanggung jawab pemerintah sesuai amanat UUD 1945," kata Wakil Ketua Komisi III ini.

Baca Juga:  Pegawai Pemprov Bersihkan Stadion Utama Riau

Ditegaskan Ervan bahwa, menyikapi persoalan ini juga, dirinya mendorong supaya pemko memprioritaskan pembangunan sekolah baru untuk tahun depan. Dan ini sangat urgen, khususnya di Kecamatan Tenayan Raya, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tuah Madani, Bina Widya, Rumbai, Rumbai Timur dan Rumbai Barat. Dan ini sudah disampaikan saat pandangan umum fraksi lalu.

"Inikan untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah akibat zonasi dan pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru yang semakin padat," ungkapnya.(yls)

Laporan AGUSTIAR, Kota

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari