PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan rapat kerja dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan APBD Riau 2025, Selasa (4/3).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi Wakil Ketua Budiman Lubis serta dihadiri anggota banggar yakni Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasbi Ashodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti, dan Imustiar.

Dari TAPD Riau hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan beserta seluruh kepala OPD Provinsi Riau, staf, dan jajaran.

Ketua Banggar DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan, dinamika pendapatan harus dikunci, pembahasannya ada di rencana kerja pendapatan daerah (RKPD). Kaderismanto menanyakan pendapatan Pemprov Riau berapa untuk memastikan angka tunda bayar.

Selain itu, perencanaan perhitungan anggaran sudah dilakukan pergeseran sebanyak 5 kali. “APBD dibuka secara transparan karena Gubernur juga menginginkan hal tersebut, ” ujar Kaderismanto.

Kendati demikian, anggota banggar Androy Ade Rianda menyampaikan, ada beberapa gaji di SMK belum dibayarkan. Untuk itu, Androy mendesak agar persoalan gaji di SMK bisa segera diselesaikan.

Kemudian Andi Darma Taufik, anggota banggar dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, pemprov harus memerhatikan keadaan di daerah bagaimana infrastruktur menjadi perhatian bersama.

Menjawab hal itu, Pj Sekdaprov Riau Taufiq OH menyampaikan, pergeseran perencanaan terkait dana bagi hasil pajak sudah jelas peruntukkannya, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa disalurkan ke daerah.

Terkait pembangunan jembatan di Rokan Hulu, Pj Sekdaprov mengatakan dana belum masuk ke APBD 2025 makanya belum berani melaksanakan karena berkaitan dengan aturan yang ada. ‘’Anggaran lagi di-review dari inspektorat,’’ ujarnya.

Rapat banggar pun dilanjutkan kembali setelah reses dan komisi harus melakukan rapat kembali untuk pendalaman ke masing masing mitra kerja.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan rapat kerja dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan APBD Riau 2025, Selasa (4/3).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi Wakil Ketua Budiman Lubis serta dihadiri anggota banggar yakni Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasbi Ashodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti, dan Imustiar.

Dari TAPD Riau hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan beserta seluruh kepala OPD Provinsi Riau, staf, dan jajaran.

Ketua Banggar DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan, dinamika pendapatan harus dikunci, pembahasannya ada di rencana kerja pendapatan daerah (RKPD). Kaderismanto menanyakan pendapatan Pemprov Riau berapa untuk memastikan angka tunda bayar.

Selain itu, perencanaan perhitungan anggaran sudah dilakukan pergeseran sebanyak 5 kali. “APBD dibuka secara transparan karena Gubernur juga menginginkan hal tersebut, ” ujar Kaderismanto.

Kendati demikian, anggota banggar Androy Ade Rianda menyampaikan, ada beberapa gaji di SMK belum dibayarkan. Untuk itu, Androy mendesak agar persoalan gaji di SMK bisa segera diselesaikan.

Kemudian Andi Darma Taufik, anggota banggar dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, pemprov harus memerhatikan keadaan di daerah bagaimana infrastruktur menjadi perhatian bersama.

Menjawab hal itu, Pj Sekdaprov Riau Taufiq OH menyampaikan, pergeseran perencanaan terkait dana bagi hasil pajak sudah jelas peruntukkannya, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa disalurkan ke daerah.

Terkait pembangunan jembatan di Rokan Hulu, Pj Sekdaprov mengatakan dana belum masuk ke APBD 2025 makanya belum berani melaksanakan karena berkaitan dengan aturan yang ada. ‘’Anggaran lagi di-review dari inspektorat,’’ ujarnya.

Rapat banggar pun dilanjutkan kembali setelah reses dan komisi harus melakukan rapat kembali untuk pendalaman ke masing masing mitra kerja.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan rapat kerja dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan APBD Riau 2025, Selasa (4/3).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi Wakil Ketua Budiman Lubis serta dihadiri anggota banggar yakni Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasbi Ashodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti, dan Imustiar.

Dari TAPD Riau hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan beserta seluruh kepala OPD Provinsi Riau, staf, dan jajaran.

Ketua Banggar DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan, dinamika pendapatan harus dikunci, pembahasannya ada di rencana kerja pendapatan daerah (RKPD). Kaderismanto menanyakan pendapatan Pemprov Riau berapa untuk memastikan angka tunda bayar.

Selain itu, perencanaan perhitungan anggaran sudah dilakukan pergeseran sebanyak 5 kali. “APBD dibuka secara transparan karena Gubernur juga menginginkan hal tersebut, ” ujar Kaderismanto.

Kendati demikian, anggota banggar Androy Ade Rianda menyampaikan, ada beberapa gaji di SMK belum dibayarkan. Untuk itu, Androy mendesak agar persoalan gaji di SMK bisa segera diselesaikan.

Kemudian Andi Darma Taufik, anggota banggar dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, pemprov harus memerhatikan keadaan di daerah bagaimana infrastruktur menjadi perhatian bersama.

Menjawab hal itu, Pj Sekdaprov Riau Taufiq OH menyampaikan, pergeseran perencanaan terkait dana bagi hasil pajak sudah jelas peruntukkannya, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa disalurkan ke daerah.

Terkait pembangunan jembatan di Rokan Hulu, Pj Sekdaprov mengatakan dana belum masuk ke APBD 2025 makanya belum berani melaksanakan karena berkaitan dengan aturan yang ada. ‘’Anggaran lagi di-review dari inspektorat,’’ ujarnya.

Rapat banggar pun dilanjutkan kembali setelah reses dan komisi harus melakukan rapat kembali untuk pendalaman ke masing masing mitra kerja.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan rapat kerja dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan APBD Riau 2025, Selasa (4/3).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi Wakil Ketua Budiman Lubis serta dihadiri anggota banggar yakni Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasbi Ashodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti, dan Imustiar.

Dari TAPD Riau hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan beserta seluruh kepala OPD Provinsi Riau, staf, dan jajaran.

Ketua Banggar DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan, dinamika pendapatan harus dikunci, pembahasannya ada di rencana kerja pendapatan daerah (RKPD). Kaderismanto menanyakan pendapatan Pemprov Riau berapa untuk memastikan angka tunda bayar.

Selain itu, perencanaan perhitungan anggaran sudah dilakukan pergeseran sebanyak 5 kali. “APBD dibuka secara transparan karena Gubernur juga menginginkan hal tersebut, ” ujar Kaderismanto.

Kendati demikian, anggota banggar Androy Ade Rianda menyampaikan, ada beberapa gaji di SMK belum dibayarkan. Untuk itu, Androy mendesak agar persoalan gaji di SMK bisa segera diselesaikan.

Kemudian Andi Darma Taufik, anggota banggar dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, pemprov harus memerhatikan keadaan di daerah bagaimana infrastruktur menjadi perhatian bersama.

Menjawab hal itu, Pj Sekdaprov Riau Taufiq OH menyampaikan, pergeseran perencanaan terkait dana bagi hasil pajak sudah jelas peruntukkannya, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa disalurkan ke daerah.

Terkait pembangunan jembatan di Rokan Hulu, Pj Sekdaprov mengatakan dana belum masuk ke APBD 2025 makanya belum berani melaksanakan karena berkaitan dengan aturan yang ada. ‘’Anggaran lagi di-review dari inspektorat,’’ ujarnya.

Rapat banggar pun dilanjutkan kembali setelah reses dan komisi harus melakukan rapat kembali untuk pendalaman ke masing masing mitra kerja.(adv/nda)