PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) se Provinsi Riau diminta untuk dapat terus meningkatkan inovasi untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah. Selain itu, TPID provinsi, kabupaten dan kota se Riau juga harus menyusun peta jalan inflasi daerah tahun 2022-2024 dengan memperhatikan aspek 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
"Peta jalan inflasi merupakan pedoman bagi daerah dalam menyusun program kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Riau," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), SF Hariyanto.
Selain itu, menurut SF Hariyanto terdapat juga upaya untuk mengukur kinerja TPID yang dilakukan penilaian oleh tim pengendalian pusat yaitu pengendalian evaluasi TPID untuk meraih TPID terbaik tingkat provinsi, kabupaten dan kota setiap tahunnya.
"Dengan memperhatikan aspek penilaian yang terdiri dari aspek proses, aspek output dan aspek outcome. Alhamdulillah, untuk Provinsi Riau pada tahun 2021 telah diraih penghargaan awards untuk Kota Pekanbaru dan Kota Dumai," lanjutnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh bupati dan wali kota selaku ketua TPID kabupaten dan kota se Provinsi Riau dapat melakukan inovasi serta mendukung program kegiatan terhadap pengendalian inflasi di daerah.
"Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Serta dapat mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Riau," tuturnya.
Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau pada Januari 2022, terjadi inflasi di Provinsi Riau sebesar 0,75 persen dari indeks harga konsumen 107,58 dengan demikian dari Januari 2019 sampai Januari 2022 sebesar 0,75 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) 2021 sampai 2022 sebesar 1,86 persen.
"Inflasi sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan negara harus terus dijaga, pada tingkat yang rendah dan stabil untuk dapat memberikan cukup stimulus pada sisi produksi dunia usaha dan tidak memberikan tekanan yang besar kepada konsumen," kata Sekdaprov.
Menurutnya, sepanjang tahun 2021 tingkat inflasi cenderung rendah dan inflasi tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat sebagai dampak meningkatnya harga komoditas unggulan di Riau.
"Kenaikan tersebut didorong prospek konsumen yang lebih baik di tengah ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan di daerah lain," ujarnya.
SF Hariyanto menerangkan, terhadap normalisasi konsumsi pascapandemi berpotensi mendorong peningkatan kebutuhan pangan masih perlu diatasi, permasalahan strukturalnya secara konsisten berbagai tantangan masih mengemuka dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
"Di Provinsi Riau masih dihadapkan pada permasalahan utama yakni ketergantungan Riau yang cukup tinggi terhadap pasukan dari luar Riau," ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap perlunya kerja sama antara daerah, serta perlunya untuk terus dikembangkan, dan untuk mengatasi kesenjangan pasokan antar wilayah di Provinsi Riau.
"Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara seluruh unsur TPID untuk mewujudkan upaya pengendalian inflasi daerah, diperlukan komitmen TPID dari seluruh Provinsi Riau," tuturnya.(sol)
