PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kepala Bagian Humas Pemko Pekanbaru Mas Irba Sulaiman mendapar sorotan tajam dari DPRD Pekanbaru. Ini karena postingannya di Facebook miliknya sendiri yang dinilai tidak pantas ditampilkan seorang pejabat publik.
Dalam postingannya dia mengungkapkan, “ketua dan wakil ketuanya mendukung PSBB kok anggotanya malah menolak…. tidak mengerti, dungu, beleng2, atau masih cari panggung ya” ditutup dengan emotion ketawa ngakak.
Postingan ini diketahui saat DPRD Kota Pekanbaru memanggil rapat dengar pendapat yang sudah pada panggilan ketiga baru bisa dipenuhi Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemko Pekanbaru.
Maksud dan tujuannya supaya tim gugus dapat menjelaskan tugas dengan baik, dan persoalan yang terjadi sebelum PSBB tahap II diselesaikan dengan damai tanpa penolakan. Facebook milik Mas Irba juga diburu warganet untuk memastikan apakah benar kata-kata yang diduga bernada pelecehan itu berasal dari yang dimaksud.
Di Gedung DPRD Pekanbaru kemarin, suasana rapat dengar pendapat menjadi riuh. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, dan dari Pemko dihadiri Wakil Wali Kota (Wawako) Ayat Cahyadi. Mendapati kata-kata yang dianggap bernada pelecehan itu, Hamdani langsung meradang besar dan kemarahan itu disambut anggota dewan lainnya, dan pandangan pun tertuju kepada Wawako. Dengan menggunakan mikrofon, dia minta kepada Wako Pekanbaru untuk mencopt Irba. Tentunya melalui Wawako bisa menyampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru Firdaus.
Katanya, terlepas menggunakan nama pribadi maupun jabatan publik yang dipegang saat ini, kalangan dewan pun minta Wali Kota mengganti Irba karena dikhawatirkan hubungan DPRD Pekanbaru yang saat ini mulai mesra akan rumit kembali hanya karena satu orang.
“Ini sangat melecehkan. DPRD bahkan akan siapkan surat rekomendasi untuk pemecatan Kabag Humas,” kata Hamdani dengan nada tinggi.
Dia juga menegaskan, screenshot status yang bersangkutan pun sudah dikirimkannya ke Wawako dan Sekda.
“Nanti akan saya kirimkan ke Wali Kota,” tegas Hamdani.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal menegaskan dugaan DPRD Pekanbaru selama ini benar. Bahwa ada oknum yang menjadi pembisik tidak baik ke Wali Kota Pekanbaru sehingga ini akan merusak keharmonisan Pemko Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru.
“Saya minta diganti humasnya hari ini juga (Sabtu, red). Seorang Kabag Humas buat status seperti ini tak pantas,” ungkap Nofrizal.
Wawako Ayat Cahyadi ketika konfirmasi usai rapat tim, memastikan akan menyampaikan permintaan dewan tersebut kepada wali kota.
“Akan saya sampaikan segera ke Wali Kota. Tentunya ini kami sayangkan,” tegas Wawako.
Sementara itu Irba ketika dikonfirmasi menyebut postingan itu atas nama pribadinya dan menyebut partai bukan dewan.
‘’Saya kan tidak bawa nama dewan di situ. Ketua dan wakil ketua partainya. Makanya saya heran. Kan tidak semua anggota partai itu dewan. Tapi dewan itu dari partai pasti,’’ kata Irba saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Ketika ditanya partai mana yang dimaksud, Irba tak mau mengungkapkan. Yang jelas, kata dia, postingan itu atas nama pribadi.
’’Tidak perlu dijelaskan itu (partai mana, red). Saya tidak mau berpolemik. Itu atas nama Mas Irba, pribadi saya. Bukan atas nama Kabag Humas, bukan Pemko Pekanbaru,’’ ucapnya.
Dia memberikan alasan bahwa postingan tersebut tidak mengarah pada kelompok tertentu. Tidak pula ada nama yang dicantumkan.
’’Dan itu tidak mengarah ke kelompok. Nama partainya juga tidak saya sebutkan, kalau saya sebutkan mungkin wajar partainya marah. Ini kan tidak ada,’’ imbuhnya.
Meski begitu, dia kemudian menyindir pihak-pihak yang menolak pemberlakuan PSBB di Pekanbaru.
’’Berilah pencerahan ke masyarakat. Kalau hari ini ada partai, ketua, wakil ketua, dan anggota partai harus sejalan. Hari ini yang ditunggu masyarakat kesejukan bukan caci maki. Bukan menolak (PSBB). Ketua partainya mendukung. Wakil ketuanya malah bilang jadikan Pekanbaru contoh. Ini anggotanya di tingkat kecamatan suruh batalkan PSBB, ada apa itu,’’ katanya.
Kepada Irba pula Riau Pos kemudian menyampaikan meski itu atas nama pribadi, ada pihak-pihak, termasuk beberapa kalangan di DPRD Pekanbaru mengasosiasikan hal tersebut adalah pernyataan Kabag Humas Setdako Pekanbaru yang dijabat Irba.
’’Makanya, itu orang punya hak mengaitkan. Terserah orang,’’ jawab Irba.
Seorang warga negara Indonesia, penduduk Riau, rakyat Pekanbaru seperti dirinya, ujar Irba, tidak salah berpendapat.
’’Orang berserikat saja boleh. Tapi jangan dikaitkan dengan jabatan, terlalu kecil. Bedakan pribadi dengan jabatan, jadi bukan atas nama kabag humas ini,’’ tutupnya.(gus/ali)
