Pemko Didesak Segera Normalisasi Anak Sungai

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Banjir dan gena­ngan masih menjadi masalah di kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Firdaus-Ayat yang akan memasuki masa purna bakti April 2022. Dengan banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang masih menjadi keluhan masyarakat, diharapkan banjir dan masalah sampah menjadi prioritas untuk dibereskan.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla, kemarin. Dia menyampaikan masalah banjir dan genangan merupakan masalah klasik yang memang sudah puluhan tahun belum ada yang bisa menyelesaikannya. Dan ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan pembangunan oleh OPD terkait di Pekanbaru.

Dampaknya ali­ran sungai terganggu, drainase ba­nyak tersumbat, dan mengakibatkan banjir berkepanjangan. "Ada beberapa aliran sungai yang ketika hujan meluap dan banjir, bukan rahasia umum lagi, banjir terjadi di sana sini," kata Politisi PAN ini.

Oleh karena ini merupakan tahun-tahun ter­akhir kepemimpinan Firdaus-Ayat, maka Roni mendesak supaya masalah banjir dan sampah ini dapat di maksimalkan. "Kami DPRD pasti siap membantu pak Wali Kota, dan mendorong agar bisa memprioritaskan masalah lingkungan ini, supaya bisa happy ending-lah," ujarnya lagi.

Baik menyelesaikan masalah drainase, aliran sungai, tentu koordinasi PUPR dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) untuk dimaksimalkan.

"Harus ada progres, mungkin bisa berkirim surat ke Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) untuk normalisasi anak sungai itu, ‘‘ sarannya.

Disebutkan Roni, memang ada sejumlah proyek strategis Wali Kota yang digesa, seperti Perkantoran Tenayan Raya, KIT,  dan lainnya. Dan ini tidak terlepas dari anggaran yang besar, dan semua harus dituntaskan.

"Intinya supaya smart city madani yang dicita-citakan serta sarana dan prasarana sarananya bisa tuntas sampai akhir jabatannya," harapnya.

Semua itu ditegaskan Roni lagi, agar dapat terwujud tentu melihat anggaran, baik dari PAD, maupun bantuan pusat. "Maka kepada OPD lingkungan pemko juga harus bisa membantu untuk mewujudkan harapan itu, dan mesti jemput bola ke provinsi maupun ke pusat," harapnya.(gus)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Banjir dan gena­ngan masih menjadi masalah di kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Firdaus-Ayat yang akan memasuki masa purna bakti April 2022. Dengan banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang masih menjadi keluhan masyarakat, diharapkan banjir dan masalah sampah menjadi prioritas untuk dibereskan.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla, kemarin. Dia menyampaikan masalah banjir dan genangan merupakan masalah klasik yang memang sudah puluhan tahun belum ada yang bisa menyelesaikannya. Dan ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan pembangunan oleh OPD terkait di Pekanbaru.

Dampaknya ali­ran sungai terganggu, drainase ba­nyak tersumbat, dan mengakibatkan banjir berkepanjangan. "Ada beberapa aliran sungai yang ketika hujan meluap dan banjir, bukan rahasia umum lagi, banjir terjadi di sana sini," kata Politisi PAN ini.

Oleh karena ini merupakan tahun-tahun ter­akhir kepemimpinan Firdaus-Ayat, maka Roni mendesak supaya masalah banjir dan sampah ini dapat di maksimalkan. "Kami DPRD pasti siap membantu pak Wali Kota, dan mendorong agar bisa memprioritaskan masalah lingkungan ini, supaya bisa happy ending-lah," ujarnya lagi.

Baik menyelesaikan masalah drainase, aliran sungai, tentu koordinasi PUPR dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) untuk dimaksimalkan.

"Harus ada progres, mungkin bisa berkirim surat ke Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) untuk normalisasi anak sungai itu, ‘‘ sarannya.

Disebutkan Roni, memang ada sejumlah proyek strategis Wali Kota yang digesa, seperti Perkantoran Tenayan Raya, KIT,  dan lainnya. Dan ini tidak terlepas dari anggaran yang besar, dan semua harus dituntaskan.

"Intinya supaya smart city madani yang dicita-citakan serta sarana dan prasarana sarananya bisa tuntas sampai akhir jabatannya," harapnya.

Semua itu ditegaskan Roni lagi, agar dapat terwujud tentu melihat anggaran, baik dari PAD, maupun bantuan pusat. "Maka kepada OPD lingkungan pemko juga harus bisa membantu untuk mewujudkan harapan itu, dan mesti jemput bola ke provinsi maupun ke pusat," harapnya.(gus)