JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Defisit anggaran 2019 diperkirakan melebar ke level 2-2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di level 1,87 persen, dan lebih besar dibandingkan outlook APBN 2019 yang sebesar 1,93 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berdalih, hal itu dikarenakan pemerintah mengeluarkan banyak keringanan pajak, demi menjaga ekonomi tetap tumbuh. Beberapa di antaranya yaitu tax holiday dan tax allowance.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, kondisi lingkungan ekonomi global mengharuskan Indonesia membuat kebijakan agar ekonomi domestik tetap tumbuh, salah satunya melalui peraturan pajak. Namun, dia memastikan pemerintah tetap mempertimbangkan semua aspek dan membuat keputusan secara hati-hati.
“Kami sangat hati-hati saat merancang kebijakan perpajakan jangan sampai mengganggu ekonomi dan investasi,” ungkap Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2019 di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Sri Mulyani mencontohkan, pada 2017, pemerintah juga mengeluarkan banyak insentif pajak untuk mendorong dunia usaha terutama di sektor industri dan prioritas pemerintah. Saat itu, potential loss diakuinya mencapai Rp 150 triliun.
“Pada 2017 ada Rp 150 triliun pajak yang seharusnya diterima tetapi kita tidak terima karena berbagai insentif yang kita keluarkan. Insentif pajak ini bisa jaga dan meningkatkan usaha, terutama di sektor industri dan prioritas pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, defisit anggaran tahun ini kemungkinan akan melebar karena lesunya penerimaan negara akibat ketidakpastian global. “Defisit bisa melebar sekitar 2 persen sampai 2,2 persen terhadap PDB sampai akhir tahun,” kata Luky.
Sumber: Jawapos.com
Editor : E Sulaiman
