JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Bagi-bagi subsidi kuota internet bagi siswa sekolah segera direalisasikan September. Permasalahannya, belum semua siswa memiliki gawai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji tetap memberi jatah pada mereka. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menuturkan, proses pendataan nomor telepon seluler (ponsel) siswa terus berjalan. Sekolah sudah mendata nomor ponsel siswa dan memasukkannya ke Dapodik sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
"Awal September ini harus sudah selesai pendataannya," ujarnya.
Bagi siswa yang belum punya nomor telepon atau gawai, kata dia, bakal tetap mendapat jatah 35 Gb miliknya. Sebab, siswa dapat menggunakan gawai milik orang tua. Namun, bagi yang berkeinginan membeli gawai baru pun tak jadi soal. Kemendikbud memfasilitasi untuk pergantian nomor kontak tersebut.
"Begitu juga dengan siswa yang nomornya sudah tidak aktif," ungkapnya.
Mereka bisa mengajukan ke sekolah. Proses pendataan sama. Nantinya mereka akan mendapat di tahap berikutnya atau bulan depannya. Double.
"Jangan khawatir. Tidak akan ada yang ditinggal," tegasnya.
Dia memastikan seluruh siswa bakal mendapat bantuan ini. karenanya, pihaknya berharap tak ada alasan lagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) terkendala karena pulsa. Tak ada lagi kesenjangan hasil belajar untuk miskin dan kaya. Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu mengimbau para orang tua terus melakukan pengawasan. Bukan hanya perihal penggunaan pulsa atau bijak menggunakan internet, tapi juga soal pembelajaran pada anak. Sebab, guru tak bisa sendiri untuk kesuksesan PJJ ini.
Terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan subsidi kuota bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen ini. Meski tidak menyelesaikan seluruh masalah PJJ sejak awal pandemi Covid-19.
"Paling tidak, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ," tutur Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Selain itu, menurut dia, kebijakan ini juga mengundang pertanyaan bagi banyak pihak. Karena dinilai hanya menyelesaikan satu kendala dan jadi bias kelas. Bantuan kuota hanya untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di wilayahnya. Di mana tentunya, bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak punya gawai dan susah sinyal, maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati.
"Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya," keluhnya.
Dia berpendapat, bahwa semestinya Kemendikbud melakukan pemetaan masalah terlebih dulu. Seperti, berapa giga yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang perlu kuota, dan berapa persen siswa atau guru yang perlu bantuan lain. Dengan begitu, layanan pembelajaran luring juga bisa mendapat dukungan anggaran pemerintah.
"Kalau ada pemetaan yang jelas maka anggaran Rp7,2 triliun tersebut bisa dialokasikan untuk membantu membeli gawai bagi siswa/guru yang tidak memiliki, pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dan lainnya," ungkapnya.(mia/jpg)
