JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mengisi jabatan di perusahaan BUMN. Kepastian posisi bagi pria yang akrab disapa Ahok itu kini tengah menunggu kajian. Pemerintah menargetkan untuk menetapkan jabatan bagi Ahok bulan depan.
”Segera mungkin, awal Desember,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (14/11).
Dia menjelaskan, dipilihnya Ahok sebagai calon bos di salah satu perusahaan pelat merah didasarkan pada track record-nya selama menjadi pejabat publik. Ahok dikenal sebagai sosok yang kerap membuat gebrakan.
Menurut dia, karakter tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN. ”Mempercepat pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu, satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga, bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner,” jelasnya.
Apakah itu berarti Ahok akan ditempatkan di BUMN bidang energi? Bos Mahaka itu enggan membocorkan. Sebab, keputusannya masih memerlukan kajian.
Saat ini ada empat BUMN yang belum memiliki Dirut definitif. Yakni, PT PLN, PT Inalum, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Tabungan Negara. Di antara empat BUMN tersebut, PLN disebut berpeluang diisi Ahok. Selain PLN, ada PT Pertamina yang diisukan bakal dipegang Ahok.
Erick enggan menjawab saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut. ”Saya nggak bisa komen,” katanya. Pun saat ditanya munculnya nama Ahok datang dari Presiden Jokowi, mantan presiden Inter Milan itu menjawab diplomatis. ”Semuanya dilaporkan kepada beliau,” ujar Erick.
Mengenai latar belakang Ahok sebagai mantan terpidana kasus penistaan agama, Erick menyatakan bahwa pihaknya mengikuti prosedur hukum. Dalam kajiannya, tidak ada pasal yang menghalangi. ”Kan udah ada ahlinya. Tanya ahlinya aja. Kalau kami kan korporasi. Kami percaya good corporate governance dan beliau punya kontribusi, ya kan,” ungkapnya.
Sementara itu, Jokowi mengisyaratkan untuk memberikan lampu hijau. Menurut dia, rekam jejak cara kerja Ahok sudah diketahui. ”Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi,” ujar dia di Istana Negara, Jakarta.
Saat ini pengkajian tengah dilakukan Kementerian BUMN. Jokowi menyebutkan, mantan koleganya di DKI Jakarta itu bisa duduk sebagai direksi atau komisaris utama. ”Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi. Masih dalam proses,” terangnya.
Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menambahkan, dari aspek persyaratan, sebagian besar tidak ada kendala yang berarti. Hanya, jika memang mau menduduki kursi di BUMN, Ahok harus mundur dari anggota PDIP. ”Kalau mau masuk BUMN, harus mengundurkan diri. Karena ada surat pakta integritas (tidak terlibat partai, Red),” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Ahok memang memiliki kapasitas. ”Dari sisi kapasitas, Ahok tidak diragukan,” kata Hendri.
Namun, di sisi lain, ada persoalan yang melekat pada diri Ahok. Yaitu, persoalan masa lalu terkait kasus penistaan agama. ”Akibatnya, Ahok masih menjadi kontroversi sampai sekarang,” ujar Hendri.
Ahok belum bisa dihubungi hingga berita ini ditulis. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim Jawa Pos belum direspons. Sebelumnya, Ahok sempat mengatakan kesiapannya untuk membantu negara saat berkunjung ke kantor Kementerian BUMN Rabu (13/11).
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
