PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sejak ditetapkannya larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April lalu, pabrik kelapa sawit (PKS) berpikir untuk tidak lagi membeli tandan buah segar (TBS) petani non-mitra.
Sebab kalau pun dibeli, PKS justru masuk dalam zona gambling. Dibilang begitu lantaran belum tentu Crude Palm Oil (CPO) hasil olahan TBS itu bisa segera terjual. "Kita lihat sajalah pada lelang di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Berkali-kali Withdraw. Itu menandakan bahwa pasar tidak jelas," kata Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Riau Hendry Endy, kepada wartawan, Senin (9/5).
Tapi lantaran memikirkan ekonomi petani dan agar TBS tidak membusuk jelang Idulfitri lalu kata Hendry, PKS pun masih tetap membeli TBS petani itu meski mau tak mau harus dengan harga yang lebih murah. "Pertimbangan harga lebih murah ya lantaran itu tadi. Kita tidak tahu sampai kapan CPO berada di tangki timbun akibat tidak adanya kepastian kapan CPO itu akan laku. Keputusan semacam ini kan sangat berisiko," ujarnya.
Bagi PKS yang punya kebun kata Hendry justru makin dilematis. Sebab CPO hasil olahan TBS dari kebun inti saja belum jelas kapan akan laku, tapi perusahaan mesti tetap membeli TBS petani mitra. "Soalnya kan sudah ada aturan bahwa PKS perusahaan perkebunan sawit anggota GAPKI wajib membeli TBS petani plasma atau KKPA dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga TBS petani swadaya yang sudah jadi mitra perusahaan. Kalau yang belum mitra, bagaimana pula kita akan membeli sesuai harga penetapan tim? Lagi-lagi saya bilang, CPO dari kebun inti saja belum jelas kapan laku, gimana pula mau beli TBS petani non mitra," terang Hendry.
- Advertisement -
Jadi kata Hendry, ada baiknya siapapun itu, jangan gegabah melontarkan opini yang bisa saja justru akan makin memperkeruh suasana. Apalagi sampai bilang kebijakan yang diambil PKS merugikan pekebun sawit swadaya. Tidak ada sama sekali.
"Dilematis memang. Kalau tidak kita beli, diprotes. Sementara kalau dibeli dengan harga murah, muncul pula komentar negatif. Kalau kepastian penjualan dan harga jelas, siapa sih yang tak mau membeli dengan harga yang bagus. Toh waktu semuanya dalam kondisi normal, PKS membeli dengan harga bagus kok," ujarnya.(fiz)
- Advertisement -
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sejak ditetapkannya larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April lalu, pabrik kelapa sawit (PKS) berpikir untuk tidak lagi membeli tandan buah segar (TBS) petani non-mitra.
Sebab kalau pun dibeli, PKS justru masuk dalam zona gambling. Dibilang begitu lantaran belum tentu Crude Palm Oil (CPO) hasil olahan TBS itu bisa segera terjual. "Kita lihat sajalah pada lelang di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Berkali-kali Withdraw. Itu menandakan bahwa pasar tidak jelas," kata Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Riau Hendry Endy, kepada wartawan, Senin (9/5).
Tapi lantaran memikirkan ekonomi petani dan agar TBS tidak membusuk jelang Idulfitri lalu kata Hendry, PKS pun masih tetap membeli TBS petani itu meski mau tak mau harus dengan harga yang lebih murah. "Pertimbangan harga lebih murah ya lantaran itu tadi. Kita tidak tahu sampai kapan CPO berada di tangki timbun akibat tidak adanya kepastian kapan CPO itu akan laku. Keputusan semacam ini kan sangat berisiko," ujarnya.
Bagi PKS yang punya kebun kata Hendry justru makin dilematis. Sebab CPO hasil olahan TBS dari kebun inti saja belum jelas kapan akan laku, tapi perusahaan mesti tetap membeli TBS petani mitra. "Soalnya kan sudah ada aturan bahwa PKS perusahaan perkebunan sawit anggota GAPKI wajib membeli TBS petani plasma atau KKPA dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga TBS petani swadaya yang sudah jadi mitra perusahaan. Kalau yang belum mitra, bagaimana pula kita akan membeli sesuai harga penetapan tim? Lagi-lagi saya bilang, CPO dari kebun inti saja belum jelas kapan laku, gimana pula mau beli TBS petani non mitra," terang Hendry.
Jadi kata Hendry, ada baiknya siapapun itu, jangan gegabah melontarkan opini yang bisa saja justru akan makin memperkeruh suasana. Apalagi sampai bilang kebijakan yang diambil PKS merugikan pekebun sawit swadaya. Tidak ada sama sekali.
"Dilematis memang. Kalau tidak kita beli, diprotes. Sementara kalau dibeli dengan harga murah, muncul pula komentar negatif. Kalau kepastian penjualan dan harga jelas, siapa sih yang tak mau membeli dengan harga yang bagus. Toh waktu semuanya dalam kondisi normal, PKS membeli dengan harga bagus kok," ujarnya.(fiz)
