JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua DPW Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Kalimantan Timur Hairul Huda menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat positif.
Dia berharap pemindahan IKN dapat menjadi tonggak bagi pemerataan pembangunan di daerah, terutama di Kalimantan Timur.
"Saya kira pemindahan ibu kota akan menjadi solusi terbaik agar pemerataan ekonomi Indonesia dapat terwujud," ujar Huda pada diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC), Sabtu (12/2/2022).
Huda mengakui pembentukan struktur badan otoritaria IKN hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, dia berharap ada keterwakilan masyarakat Kaltim di badan tersebut nantinya.
"Untuk pendekatan secara kultur harus ada cara kedaerahan yang harus disepakati. Tokoh-tokoh Kaltim saya kira punya kemampuan dalam pendekatan itu, sehingga aspirasi masyarakat dapat terwujud," ucapnya.
Huda juga berharap masyarakat Kaltim dilibatkan secara aktif pada proses pembangunan IKN yang baru. Dengan begitu maka taraf hidup masyarakat di sekitar IKN baru akan meningkat.
"Kaltim juga sudah punya SDM, juga punya kemampuan. Jadi, aturan turunan itu secara spesifik harus pemberdayaan masyarakat. Tenaga kerja lokal harus diberdayakan, jangan dibenturkan," katanya.
Pada diskusi kali ini juga hadir sebagai pembicara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Kemudian, anggota DPR RI asal Kaltim Hetifah Sjaifudian dan Guru Besar Universitas Pancasila Prof Agus Surono.
Sumber: JPNN/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua DPW Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Kalimantan Timur Hairul Huda menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat positif.
Dia berharap pemindahan IKN dapat menjadi tonggak bagi pemerataan pembangunan di daerah, terutama di Kalimantan Timur.
- Advertisement -
"Saya kira pemindahan ibu kota akan menjadi solusi terbaik agar pemerataan ekonomi Indonesia dapat terwujud," ujar Huda pada diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC), Sabtu (12/2/2022).
Huda mengakui pembentukan struktur badan otoritaria IKN hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, dia berharap ada keterwakilan masyarakat Kaltim di badan tersebut nantinya.
- Advertisement -
"Untuk pendekatan secara kultur harus ada cara kedaerahan yang harus disepakati. Tokoh-tokoh Kaltim saya kira punya kemampuan dalam pendekatan itu, sehingga aspirasi masyarakat dapat terwujud," ucapnya.
Huda juga berharap masyarakat Kaltim dilibatkan secara aktif pada proses pembangunan IKN yang baru. Dengan begitu maka taraf hidup masyarakat di sekitar IKN baru akan meningkat.
"Kaltim juga sudah punya SDM, juga punya kemampuan. Jadi, aturan turunan itu secara spesifik harus pemberdayaan masyarakat. Tenaga kerja lokal harus diberdayakan, jangan dibenturkan," katanya.
Pada diskusi kali ini juga hadir sebagai pembicara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Kemudian, anggota DPR RI asal Kaltim Hetifah Sjaifudian dan Guru Besar Universitas Pancasila Prof Agus Surono.
Sumber: JPNN/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
