JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah kabupaten/kota ikut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di daerahnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi, cermat dalam penganggaran di sektor pendidikan vokasi. Sebab, persentase anggaran yang diwajibkan cukup besar, yakni 20 persen.
Dari kajian yang dilakukan Bappenas, pemda umumnya memiliki pekerjaan rumah yang sama. Yakni, kurang efisien dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bidang pendidikan. "Saya sarankan belanja untuk pendidikan vokasi ditingkatkan. Tapi peningkatannya jangan hanya sekedar menambah gedung atau peralatan," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, kemarin.
Persentase 20 persen seringkali habis untuk peningkatan atau perbaikan sarana fisik. Hal itu memang diperlukan. Namun pemda jadi kurang jeli untuk peningkatan kualitas non-fisiknya. Misalnya pembinaan untuk guru dan penataan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. "Perlu menyentuh kurikulum agar benar-benar mengurangi ketidakcocokan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja," lanjutnya.
Apalagi, setelah ini pemerintah pusat akan mengupayakan bantuan untuk revitalisasi SMK. Masing-masing sekolah ditaksir memerlukan biaya antara Rp7 hingga 15 miliar. Jumlah yang cukup besar, apalagi untuk sekolah yang tidak memerlukan peralatan kasar yang mahal. Bambang mengusulkan agar pemda maupun sekolah yang bersangkutan memberikan penekanan pada hal yang belum tercapai. Bila masih ada ketidakcocokan dengan industri, maka poin itu yang harus diprioritaskan.
Saat ini, Bappenas tengah fokus dalam sosialisasi ke pemda soal efisiensi penggunaan anggaran ke pemda. Tujuannya agar pagu anggaran yang disediakan tepat sasaran. "Untuk pendidikan, kalau dirasa angka partisipasi kasarnya sudah cukup baik, sudah saatnya belanja diarahkan lebih kepada kualitasnya," terang Bambang.
Sementara itu, pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Direktur Pembinaan Sekolah SMK Kemendikbud M Bakrun menyebut, saat ini ada sekitar 14 ribu SMK di Indonesia. (deb/han/jpg)
Editor: Arif Oktafian
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah kabupaten/kota ikut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di daerahnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi, cermat dalam penganggaran di sektor pendidikan vokasi. Sebab, persentase anggaran yang diwajibkan cukup besar, yakni 20 persen.
Dari kajian yang dilakukan Bappenas, pemda umumnya memiliki pekerjaan rumah yang sama. Yakni, kurang efisien dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bidang pendidikan. "Saya sarankan belanja untuk pendidikan vokasi ditingkatkan. Tapi peningkatannya jangan hanya sekedar menambah gedung atau peralatan," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, kemarin.
- Advertisement -
Persentase 20 persen seringkali habis untuk peningkatan atau perbaikan sarana fisik. Hal itu memang diperlukan. Namun pemda jadi kurang jeli untuk peningkatan kualitas non-fisiknya. Misalnya pembinaan untuk guru dan penataan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. "Perlu menyentuh kurikulum agar benar-benar mengurangi ketidakcocokan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja," lanjutnya.
Apalagi, setelah ini pemerintah pusat akan mengupayakan bantuan untuk revitalisasi SMK. Masing-masing sekolah ditaksir memerlukan biaya antara Rp7 hingga 15 miliar. Jumlah yang cukup besar, apalagi untuk sekolah yang tidak memerlukan peralatan kasar yang mahal. Bambang mengusulkan agar pemda maupun sekolah yang bersangkutan memberikan penekanan pada hal yang belum tercapai. Bila masih ada ketidakcocokan dengan industri, maka poin itu yang harus diprioritaskan.
- Advertisement -
Saat ini, Bappenas tengah fokus dalam sosialisasi ke pemda soal efisiensi penggunaan anggaran ke pemda. Tujuannya agar pagu anggaran yang disediakan tepat sasaran. "Untuk pendidikan, kalau dirasa angka partisipasi kasarnya sudah cukup baik, sudah saatnya belanja diarahkan lebih kepada kualitasnya," terang Bambang.
Sementara itu, pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Direktur Pembinaan Sekolah SMK Kemendikbud M Bakrun menyebut, saat ini ada sekitar 14 ribu SMK di Indonesia. (deb/han/jpg)
Editor: Arif Oktafian
