Selasa, 30 September 2025
spot_img
spot_img

Dinas Perkim Rohul Kembalikan Kelebihan Bayar Kegiatan Rp147,33 Juta

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul) menerima pengembalian kelebihan bayar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Ibukota Kecamatan (IKK) di tiga kecamatan.

Kegiatan itu di Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai, dan Kecamatan Tambusai Utara, yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2020.

Adapun pengembalian kelebihan bayar terhadap kegiatan  di tiga kecamatan tersebut berdasarkan hasil Audit Investigasi Nomor 1/ITDA-PKPT/LHAI/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rohul sebesar Rp147.333.859,92.

"Ya benar hari ini kami dari Kejari Rohul menerima pengembalian kelebihan bayar terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di  kecamatan Rambah Hilir, Tambusai, dan Tambusai Utara dari Dinas Perkim Rohul senilai RpRp.147.333.859,92," ungkap Kajari Rohul Pri Wijeksono SH MH melalui Kasi Intel Kejari Rohul Ari Supandi SH MH kepada Riaupos.co, Jumat (12/11/2021) petang.

Baca Juga:  Jangan Ngebut, Mulai 1 April Polri Berlakukan Tilang Elektronik di Jalan Tol

Dana kelebihan bayar dari kegiatan di tiga kecamatan tersebut, lanjutnya, dikembalikan oleh  tujuh orang yang terdiri dari tim teknis dari Dinas Perkim Rohul, pihak swasta, dan penyedia sesuai dengan kapasitas dan besaran masing-masing, berdasarkan audit investigasi yang dilakukan Inspektorat Rohul.

"Pengembalian kelebihan bayar kegiatan pengembangan jaringan perpipaan IPA IKK 3 kecamatan tersebut, dilakukan berdasarkan itikad baik dari pihak-pihak terkait melalui BPKAD Rohul yang disetorkan atau dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) Rohul," ujarnya.

Ari menegaskan, pengembalian kelebihan bayar ini bentuk penyelamatan kerugian keuangan negara, khususnya Kabupaten Rohul, yang tidak seharusnya dibayarkan atau dikeluarkan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Baca Juga:  Kapal Muatan Sembako Tenggelam di Teluk Masjid

Untuk selanjutnya, kata Ari, Tim Penyelidik Kejari Rohul akan melakukan ekspos perkara secara internal untuk menentukan tindak-lanjut dari penanganan perkara (penyelidikan) kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di tiga kecamatan tersebut.

Selain itu, sebut Ari, Kejari Rohul akan menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menindaklanjuti terkait adanya etik yang dilanggar oleh tim teknis sebagai ASN dan  juga tindakan administratif yang diperlukan terhadap pihak swasta dan penyedia.

Laporan: Engki Prima Putra (Pasirpengaraian)
Editor: Hary B Koriun

 

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul) menerima pengembalian kelebihan bayar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Ibukota Kecamatan (IKK) di tiga kecamatan.

Kegiatan itu di Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai, dan Kecamatan Tambusai Utara, yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2020.

Adapun pengembalian kelebihan bayar terhadap kegiatan  di tiga kecamatan tersebut berdasarkan hasil Audit Investigasi Nomor 1/ITDA-PKPT/LHAI/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rohul sebesar Rp147.333.859,92.

"Ya benar hari ini kami dari Kejari Rohul menerima pengembalian kelebihan bayar terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di  kecamatan Rambah Hilir, Tambusai, dan Tambusai Utara dari Dinas Perkim Rohul senilai RpRp.147.333.859,92," ungkap Kajari Rohul Pri Wijeksono SH MH melalui Kasi Intel Kejari Rohul Ari Supandi SH MH kepada Riaupos.co, Jumat (12/11/2021) petang.

Baca Juga:  BPJS Surplus, Mestinya Bisa Tinjau Kembali Kenaikan Tarif

Dana kelebihan bayar dari kegiatan di tiga kecamatan tersebut, lanjutnya, dikembalikan oleh  tujuh orang yang terdiri dari tim teknis dari Dinas Perkim Rohul, pihak swasta, dan penyedia sesuai dengan kapasitas dan besaran masing-masing, berdasarkan audit investigasi yang dilakukan Inspektorat Rohul.

- Advertisement -

"Pengembalian kelebihan bayar kegiatan pengembangan jaringan perpipaan IPA IKK 3 kecamatan tersebut, dilakukan berdasarkan itikad baik dari pihak-pihak terkait melalui BPKAD Rohul yang disetorkan atau dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) Rohul," ujarnya.

Ari menegaskan, pengembalian kelebihan bayar ini bentuk penyelamatan kerugian keuangan negara, khususnya Kabupaten Rohul, yang tidak seharusnya dibayarkan atau dikeluarkan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- Advertisement -
Baca Juga:  Kabar Buruk, Pakar: Puncak Pandemi Diperkirakan Sampai Akhir Tahun

Untuk selanjutnya, kata Ari, Tim Penyelidik Kejari Rohul akan melakukan ekspos perkara secara internal untuk menentukan tindak-lanjut dari penanganan perkara (penyelidikan) kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di tiga kecamatan tersebut.

Selain itu, sebut Ari, Kejari Rohul akan menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menindaklanjuti terkait adanya etik yang dilanggar oleh tim teknis sebagai ASN dan  juga tindakan administratif yang diperlukan terhadap pihak swasta dan penyedia.

Laporan: Engki Prima Putra (Pasirpengaraian)
Editor: Hary B Koriun

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul) menerima pengembalian kelebihan bayar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Ibukota Kecamatan (IKK) di tiga kecamatan.

Kegiatan itu di Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai, dan Kecamatan Tambusai Utara, yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2020.

Adapun pengembalian kelebihan bayar terhadap kegiatan  di tiga kecamatan tersebut berdasarkan hasil Audit Investigasi Nomor 1/ITDA-PKPT/LHAI/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rohul sebesar Rp147.333.859,92.

"Ya benar hari ini kami dari Kejari Rohul menerima pengembalian kelebihan bayar terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di  kecamatan Rambah Hilir, Tambusai, dan Tambusai Utara dari Dinas Perkim Rohul senilai RpRp.147.333.859,92," ungkap Kajari Rohul Pri Wijeksono SH MH melalui Kasi Intel Kejari Rohul Ari Supandi SH MH kepada Riaupos.co, Jumat (12/11/2021) petang.

Baca Juga:  Mendaulat Kampung Adat

Dana kelebihan bayar dari kegiatan di tiga kecamatan tersebut, lanjutnya, dikembalikan oleh  tujuh orang yang terdiri dari tim teknis dari Dinas Perkim Rohul, pihak swasta, dan penyedia sesuai dengan kapasitas dan besaran masing-masing, berdasarkan audit investigasi yang dilakukan Inspektorat Rohul.

"Pengembalian kelebihan bayar kegiatan pengembangan jaringan perpipaan IPA IKK 3 kecamatan tersebut, dilakukan berdasarkan itikad baik dari pihak-pihak terkait melalui BPKAD Rohul yang disetorkan atau dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) Rohul," ujarnya.

Ari menegaskan, pengembalian kelebihan bayar ini bentuk penyelamatan kerugian keuangan negara, khususnya Kabupaten Rohul, yang tidak seharusnya dibayarkan atau dikeluarkan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Baca Juga:  Kabar Buruk, Pakar: Puncak Pandemi Diperkirakan Sampai Akhir Tahun

Untuk selanjutnya, kata Ari, Tim Penyelidik Kejari Rohul akan melakukan ekspos perkara secara internal untuk menentukan tindak-lanjut dari penanganan perkara (penyelidikan) kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di tiga kecamatan tersebut.

Selain itu, sebut Ari, Kejari Rohul akan menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menindaklanjuti terkait adanya etik yang dilanggar oleh tim teknis sebagai ASN dan  juga tindakan administratif yang diperlukan terhadap pihak swasta dan penyedia.

Laporan: Engki Prima Putra (Pasirpengaraian)
Editor: Hary B Koriun

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari