PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di sela-sela kunjungan kerja Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara ke Riau, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar juga melakukan pertemuan dengan Wamenkeu di kediaman Gubri Jalan Diponegoro Pekanbaru, malam tadi (1/11).
Pada pertemuan tersebut, ada beberapa pembahasan yang dilakukan. Di antaranya mengenai dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit yang saat ini masih terus diperjuangkan daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Riau.
Gubri mengatakan, beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk memperjuangkan DBH sawit, yakni menyurati Komisi XI DPR RI. Hal tersebut karena saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).
"RUU tersebut pengganti UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," kata Gubri.
Lebih lanjut dikatakan Gubri, pada prinsipnya Pemprov Riau mendukung RUU tersebut. Namun pihaknya ingin menyampaikan tambahan usulan terhadap RUU tersebut.
"Hal ini juga menindaklanjuti pertemuan gubernur daerah penghasil sawit di Indonesia beberapa waktu lalu," ujar Gubri.
Lebih lanjut dikatakannya, tambahan usulan yang disampaikan tersebut pertama yakni mengenai DBH sawit. Di mana sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit, Riau belum bisa sepenuhnya menikmati hasilnya terutama dari sektor pungutan ekspor.
"Untuk mendapatkan DBH tersebut, kuncinya adalah mengubah UU. Karena itu daerah penghasil sawit di Riau sepakat untuk mengusulkan hal tersebut," ujar Gubri.
Terkait hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan agar nantinya pembagian DBH sawit tersebut benar-benar merata. Jika nantinya sudah mendapat DBH tersebut, beberapa program yang akan dijalankan juga sudah disusun.
"Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang banyak dilintasi truk bermuatan sawit, termasuk juga pemulihan ekonomi," sebutnya.
Sementara itu Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, DBH sawit merupakan salah satu topik yang saat ini sedang dibicarakan secara nasional. Termasuk dalam beberapa kesempatan pembahasan RUU HKPD yang saat ini masih dilakukan pembahasan dengan DPR RI.
"Mudah-mudahan bisa segera disahkan, dan kami juga sedang mencari beberapa literasi, pengitungan dan juga aspirasi dari daerah akan selalu kami dengarkan," katanya.
Pembahasan DBH sawit saat ini memang sedang hangat diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan harga sawit saat ini sedang tinggi. Namun beberapa saat sebelumnya juga pernah turun.
"Fluktuasi harga seperti ini yang sedang kami pelajari, jangan sampai nantinya memberikan risiko-risiko pada keuangan. Baik keuangan pemerintah pusat maupun daerah," sebutnya.(adv/sol)
