PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, mengumpulkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 masih rendah, Jumat (29/10). Di mana saat ini realisasi keuangan baru 60,6 persen dan fisik 67,7 persen.
"Rapat evaluasi realisasi APBD Riau 2021 ini sebagai rapat persiapan sebelum rapat dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur pada pekan pertama November nanti. Di mana realisasi fisik sekarang 67,7 persen, keuangan 60,6 persen," kata Sekdaprov.
Lebih lanjut dikatakannya, pada rapat evaluasi tersebut, beberapa OPD yang realisasinya masih tergolong rendah di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan.
"Kami mengundang OPD yang dikategorikan realisasinya masih rendah. Kami kumpulkan dan kami pertanyakan apa kendalanya. Seperti Dinas PUPR, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), termasuk Dinas Kesehatan," jelasnya.
arena itu, pihaknya meminta kepada OPD terkait yang realisasinya masih rendah untuk menggesa realisasi. Karena saat ini sudah menjelang akhir tahun sehingga kegiatan harus segera digesa.
"Kami targetkan hingga akhir tahun realisasi bisa di atas 90 persen. Karena itu semua kepala OPD harus segera menggesa realisasi kegiatan," ujarnya.
Adapun realisasi keuangan di Dinas PUPR baru 36,57 persen dan fisik 47,18 persen, Dinas Perkebunan keuangan 50,08 persen dan fisik 58,14 persen, Dinas Pendidikan keuangan 65,62 persen dan fisik 75,43 persen, Dinas Kesehatan keuangan 56,61 persen dan fisik 71,71 persen.
"Kemudian PMD realisasi keuangan 59,37 persen dan fisik 47,75 persen, Dinas ESDM keuangan 38,64 persen dan fisik 49,98 persen, Dinas Peternakan keuangan 35,58 persen dan fisik 41,72 persen," paparnya.
Selanjutnya, Dinas Pariwisata keuangan 53,93 persen dan fisik 68,83 persen, Dishub keuangan 55,73 persen dan fisik 69,34 persen, BPSDM keuangan 56,71 persen dan 58,42 persen. Lalu, Dinas Perikanan dan Kelautan keuangan 59,20 persen dan fisik 65,60 persen, Dinas Tanaman Pangan keuangan 59,83 persen dan fisik 65,99 persen, Balitbang keuangan 62,08 persen dan 63,33 persen.
"BKD realisasi keuangan 63,49 persen dan fisik 81,70 persen, Badan Penghubung keuangan 65,62 persen dan fisik 46,20 persen, Diskominfotik keuangan 66,04 persen dan fisik 74,96 persen, Dinas Penanaman Modal keuangan 66,35 persen dan 70,07 persen, DLHK keuangan 68,01 persen dan fisik 71,37 persen," ujarnya.
Lalu, Setwan keuangan 68,35 persen dan fisik 72,49 persen, Satpol PP keuangan 69,91 persen dan fisik 81,13 persen, Disbud keuangan 71,43 persen dan fisik 74,94 persen, Kesbangpol keuangan 75,42 persen dan fisik 77,44 persen. Selanjutnya, Dispora keuangan 73,42 persen dan fisik 76,56 persen, Dissos keuangan 73,89 persen dan 75,96 persen, Inspektorat keuangan 74,38 persen dan fisik 83,08 persen.
"Untuk Dinas Perpustakaan keuangan 76,14 persen dan fisik 76,27 persen, Dinas Perdagangan keuangan 77,97 persen dan 73,86 persen, Setda keuangan 84,70 persen dan 90,98 persen," paparnya.(sol)
