PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Untuk menggapai herd immunity di akhir tahun ini, pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat di seluruh nusantara. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), meninjau sentra vaksinasi di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Kamis (7/10).
Sentra Vaksinasi Gradhika beroperasi setiap hari kerja dari Senin hingga Jumat pada pukul 07.00 hingga 14.00 WIB. Untuk check-in maksimal diterima sebelum pukul 13.30 WIB. Sentra vaksinasi ini terselenggara mulai 8 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021. Hingga 6 Oktober 2021, tercatat bahwa Sentra Vaksinasi Gradhika telah melakukan penyuntikan vaksin kepada 59.141 orang yang terdiri dari 38.181 orang untuk penyuntikan dosis pertama dan 25.960 orang untuk penyuntikan dosis kedua, dengan rata-rata penyuntikan vaksin per hari sebanyak 705 orang.
Setelah meninjau penyelenggaraan sentra vaksinasi, rombongan melaksanakan rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Rakor ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres ke 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.
Terdapat setidaknya 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kabupaten prioritas untuk program penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021 antara lain Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 581.968 jiwa dan jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 303.010 rumah tangga.
Pemilihan lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah didasarkan bukan hanya pada kriteria presentase tingkat kemiskinan ekstrem, tapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut. Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yakni sebesar 1,9 dolar AS PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari.
Usai rapat, Wapres mengungkapkan keyakinannya bahwa Provinsi Jawa Tengah siap untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem pada 2024. Ia juga berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di Jawa Tengah dan lima kabupaten prioritas dapat berpartisipasi mengurangi kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program CSR menggunakan pendekatan yang sama dengan pemerintah.(das)
Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Untuk menggapai herd immunity di akhir tahun ini, pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat di seluruh nusantara. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), meninjau sentra vaksinasi di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Kamis (7/10).
Sentra Vaksinasi Gradhika beroperasi setiap hari kerja dari Senin hingga Jumat pada pukul 07.00 hingga 14.00 WIB. Untuk check-in maksimal diterima sebelum pukul 13.30 WIB. Sentra vaksinasi ini terselenggara mulai 8 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021. Hingga 6 Oktober 2021, tercatat bahwa Sentra Vaksinasi Gradhika telah melakukan penyuntikan vaksin kepada 59.141 orang yang terdiri dari 38.181 orang untuk penyuntikan dosis pertama dan 25.960 orang untuk penyuntikan dosis kedua, dengan rata-rata penyuntikan vaksin per hari sebanyak 705 orang.
Setelah meninjau penyelenggaraan sentra vaksinasi, rombongan melaksanakan rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Rakor ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres ke 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.
Terdapat setidaknya 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kabupaten prioritas untuk program penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021 antara lain Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 581.968 jiwa dan jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 303.010 rumah tangga.
Pemilihan lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah didasarkan bukan hanya pada kriteria presentase tingkat kemiskinan ekstrem, tapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut. Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yakni sebesar 1,9 dolar AS PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari.
Usai rapat, Wapres mengungkapkan keyakinannya bahwa Provinsi Jawa Tengah siap untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem pada 2024. Ia juga berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di Jawa Tengah dan lima kabupaten prioritas dapat berpartisipasi mengurangi kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program CSR menggunakan pendekatan yang sama dengan pemerintah.(das)
Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru
