PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penandatanganan kesepakatan dan kerja sama dengan PT Brilian E-commerce Berjaya dalam pemanfaatan Mbizmarket.co id, Rabu (28/4). Melalui e-commerce tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa melakukan belanja langsung pengadaan pemerintah.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, potensi pasar pengadaan pemerintah untuk hasil produk UMKM mencapai Rp715 miliar atau sekitar 40 persen dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2021.

“Pemberdayaan UMKM tersebut berdasarkan pada Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari data yang dihimpun dari mataumkm.riau.go.id, jumlah UMKM yang ada di Riau ini adalah 191.778, di mana 37.027 berdomisili di Kota Pekanbaru dengan beragam jenis bidang usaha.

“Kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah untuk mempertahankan usaha bisnisnya agar tetap bertahan selama pandemi,” ujarnya.

Karena itu, sebagai upaya dalam mendorong belanja pengadaan pemerintah ke segmen UMKM. Yakni dengan menyediakan wadah yang dapat menjembatani antara pemerintah dengan pihak pemilik usaha UMKM.

“Provinsi Riau berupaya menghadirkan solusi terhadap UMKM dalam pelibatan belanja pengadaan pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan e-marketplace untuk menyediakan platform belanja digital atau toko daring. Mekanisme pengadaan oleh UMKM melalui platform toko daring yang seperti itu, kegiatan belanja pemerintah yang senilai Rp50 juta ke bawah bisa lebih terawasi sebab terdata dalam sistem elektronik,” sebutnya.

Pengimplementasian toko daring akan memudahkan Pemprov Riau dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama terhadap pengadaan yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

“Selain itu, hal ini juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat. Sehingga membantu memberi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah, peningkatan peran UMKM,” harapnya.

Pemprov Riau menjalin kerja sama dengan pemegang brand Mbiz, PT Brilliant Ecommerce Berjaya, terkait pemanfaatan mbizmarket.co.id sebagai platform e-marketplace untuk belanja atau pengadaan barang/jasa.

“Kerja sama ini perlu dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas berdasarkan prinsip value for money pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Riau,” ujarnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Agussalim mengatakan, inti kerja sama tersebut yakni agar pemerintah bisa belanja di UMKM. Karena nilai barangnya yakni di bawah Rp50 juta. Dan memang seharusnya sudah mulai dilakukan secara digital.

“Contoh produknya seperti pengadaan makanan untuk kegiatan rapat, ini kan ada ranah pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM bisa ikut semacam lelang kecil untuk itu,” jelasnya.(adv/sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penandatanganan kesepakatan dan kerja sama dengan PT Brilian E-commerce Berjaya dalam pemanfaatan Mbizmarket.co id, Rabu (28/4). Melalui e-commerce tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa melakukan belanja langsung pengadaan pemerintah.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, potensi pasar pengadaan pemerintah untuk hasil produk UMKM mencapai Rp715 miliar atau sekitar 40 persen dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2021.

“Pemberdayaan UMKM tersebut berdasarkan pada Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari data yang dihimpun dari mataumkm.riau.go.id, jumlah UMKM yang ada di Riau ini adalah 191.778, di mana 37.027 berdomisili di Kota Pekanbaru dengan beragam jenis bidang usaha.

“Kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah untuk mempertahankan usaha bisnisnya agar tetap bertahan selama pandemi,” ujarnya.

Karena itu, sebagai upaya dalam mendorong belanja pengadaan pemerintah ke segmen UMKM. Yakni dengan menyediakan wadah yang dapat menjembatani antara pemerintah dengan pihak pemilik usaha UMKM.

“Provinsi Riau berupaya menghadirkan solusi terhadap UMKM dalam pelibatan belanja pengadaan pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan e-marketplace untuk menyediakan platform belanja digital atau toko daring. Mekanisme pengadaan oleh UMKM melalui platform toko daring yang seperti itu, kegiatan belanja pemerintah yang senilai Rp50 juta ke bawah bisa lebih terawasi sebab terdata dalam sistem elektronik,” sebutnya.

Pengimplementasian toko daring akan memudahkan Pemprov Riau dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama terhadap pengadaan yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

“Selain itu, hal ini juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat. Sehingga membantu memberi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah, peningkatan peran UMKM,” harapnya.

Pemprov Riau menjalin kerja sama dengan pemegang brand Mbiz, PT Brilliant Ecommerce Berjaya, terkait pemanfaatan mbizmarket.co.id sebagai platform e-marketplace untuk belanja atau pengadaan barang/jasa.

“Kerja sama ini perlu dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas berdasarkan prinsip value for money pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Riau,” ujarnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Agussalim mengatakan, inti kerja sama tersebut yakni agar pemerintah bisa belanja di UMKM. Karena nilai barangnya yakni di bawah Rp50 juta. Dan memang seharusnya sudah mulai dilakukan secara digital.

“Contoh produknya seperti pengadaan makanan untuk kegiatan rapat, ini kan ada ranah pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM bisa ikut semacam lelang kecil untuk itu,” jelasnya.(adv/sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penandatanganan kesepakatan dan kerja sama dengan PT Brilian E-commerce Berjaya dalam pemanfaatan Mbizmarket.co id, Rabu (28/4). Melalui e-commerce tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa melakukan belanja langsung pengadaan pemerintah.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, potensi pasar pengadaan pemerintah untuk hasil produk UMKM mencapai Rp715 miliar atau sekitar 40 persen dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2021.

“Pemberdayaan UMKM tersebut berdasarkan pada Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari data yang dihimpun dari mataumkm.riau.go.id, jumlah UMKM yang ada di Riau ini adalah 191.778, di mana 37.027 berdomisili di Kota Pekanbaru dengan beragam jenis bidang usaha.

“Kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah untuk mempertahankan usaha bisnisnya agar tetap bertahan selama pandemi,” ujarnya.

Karena itu, sebagai upaya dalam mendorong belanja pengadaan pemerintah ke segmen UMKM. Yakni dengan menyediakan wadah yang dapat menjembatani antara pemerintah dengan pihak pemilik usaha UMKM.

“Provinsi Riau berupaya menghadirkan solusi terhadap UMKM dalam pelibatan belanja pengadaan pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan e-marketplace untuk menyediakan platform belanja digital atau toko daring. Mekanisme pengadaan oleh UMKM melalui platform toko daring yang seperti itu, kegiatan belanja pemerintah yang senilai Rp50 juta ke bawah bisa lebih terawasi sebab terdata dalam sistem elektronik,” sebutnya.

Pengimplementasian toko daring akan memudahkan Pemprov Riau dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama terhadap pengadaan yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

“Selain itu, hal ini juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat. Sehingga membantu memberi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah, peningkatan peran UMKM,” harapnya.

Pemprov Riau menjalin kerja sama dengan pemegang brand Mbiz, PT Brilliant Ecommerce Berjaya, terkait pemanfaatan mbizmarket.co.id sebagai platform e-marketplace untuk belanja atau pengadaan barang/jasa.

“Kerja sama ini perlu dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas berdasarkan prinsip value for money pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Riau,” ujarnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Agussalim mengatakan, inti kerja sama tersebut yakni agar pemerintah bisa belanja di UMKM. Karena nilai barangnya yakni di bawah Rp50 juta. Dan memang seharusnya sudah mulai dilakukan secara digital.

“Contoh produknya seperti pengadaan makanan untuk kegiatan rapat, ini kan ada ranah pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM bisa ikut semacam lelang kecil untuk itu,” jelasnya.(adv/sol)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penandatanganan kesepakatan dan kerja sama dengan PT Brilian E-commerce Berjaya dalam pemanfaatan Mbizmarket.co id, Rabu (28/4). Melalui e-commerce tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa melakukan belanja langsung pengadaan pemerintah.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, potensi pasar pengadaan pemerintah untuk hasil produk UMKM mencapai Rp715 miliar atau sekitar 40 persen dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2021.

“Pemberdayaan UMKM tersebut berdasarkan pada Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari data yang dihimpun dari mataumkm.riau.go.id, jumlah UMKM yang ada di Riau ini adalah 191.778, di mana 37.027 berdomisili di Kota Pekanbaru dengan beragam jenis bidang usaha.

“Kondisi pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah untuk mempertahankan usaha bisnisnya agar tetap bertahan selama pandemi,” ujarnya.

Karena itu, sebagai upaya dalam mendorong belanja pengadaan pemerintah ke segmen UMKM. Yakni dengan menyediakan wadah yang dapat menjembatani antara pemerintah dengan pihak pemilik usaha UMKM.

“Provinsi Riau berupaya menghadirkan solusi terhadap UMKM dalam pelibatan belanja pengadaan pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan e-marketplace untuk menyediakan platform belanja digital atau toko daring. Mekanisme pengadaan oleh UMKM melalui platform toko daring yang seperti itu, kegiatan belanja pemerintah yang senilai Rp50 juta ke bawah bisa lebih terawasi sebab terdata dalam sistem elektronik,” sebutnya.

Pengimplementasian toko daring akan memudahkan Pemprov Riau dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama terhadap pengadaan yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

“Selain itu, hal ini juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat. Sehingga membantu memberi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah, peningkatan peran UMKM,” harapnya.

Pemprov Riau menjalin kerja sama dengan pemegang brand Mbiz, PT Brilliant Ecommerce Berjaya, terkait pemanfaatan mbizmarket.co.id sebagai platform e-marketplace untuk belanja atau pengadaan barang/jasa.

“Kerja sama ini perlu dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas berdasarkan prinsip value for money pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Riau,” ujarnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Agussalim mengatakan, inti kerja sama tersebut yakni agar pemerintah bisa belanja di UMKM. Karena nilai barangnya yakni di bawah Rp50 juta. Dan memang seharusnya sudah mulai dilakukan secara digital.

“Contoh produknya seperti pengadaan makanan untuk kegiatan rapat, ini kan ada ranah pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM bisa ikut semacam lelang kecil untuk itu,” jelasnya.(adv/sol)