JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyatakan bahwa partainya belum menerima informasi utuh dari Istana terkait tawaran untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurut Guspardi, beberapa hari belakangan ini memang mencuat kabar bahwa PAN diajak bergabung jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.
"Sejauh ini, PAN belum menerima secara resmi kepastian mengenai tawaran kabinet tersebut. Kabar merapatnya PAN ke pemerintah justru didapat dari informasi dari para pengamat politik dan media massa,"ujar Guspardi kepada wartawan, Rabu (21/4).
Legislator asal Sumatera Barat ini mengatakan bahwa PAN masih pada posisi menunggu dari pihak Istana. Di sisi lain, ia mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti terkait penunjukan menteri untuk pos baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi, atau kementrian lain jika presiden melakukan reshuffel terhadap Kabinet Indonesia Maju.
Guspardi mengatakan, pihaknya menghormati apa pun keputusan Jokowi terkait wacana perombakan kabinet. Jika diajak bergabung tentu itu merupakan apresiasi Presiden kepada PAN untuk memperkuat pemerintahan.
"Masuk atau tidak masuk dalam kabinet, posisi PAN tetap mendukung kebijakan pro rakyat. Ia memastikan PAN tetap menjalankan fungsi check and balance,"katanya.
"Bagi PAN ini ibarat air mengalir saja. Kita senantiasa menjaga dan mengawal pemerintah berjalan sesuai semangat reformasi demi kepentingan bangsa dan negara. Jika ada sesuatu yang tidak pas, kita akan kritisi kebijakan pemerintah tersebut,"tambahnya.
Namun, ia menyebut partainya memiliki banyak kader terbaik jika diminta bergabung dalam kabinet Jokowi. "Kita siap berkonstribusi bagi bangsa dan negara apa pun pos yang diamanatkan nantinya. Siapa pun orangnya bagi PAN tidak ada persoalan,"tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah Jokowi untuk kembali melakukan reshuffle kabinet agar roda pemerintahan makin baik. "Semua keputusan yang akan diambil Jokowi tentu sudah melewati pertimbangan politik, efektivitas dalam upaya peningkatan kinerja kabinet, demi kemajuan bangsa dan negara,"ungkapnya.
Diketahui, isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR.(jpg)
