JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah menempuh berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong akselerasi penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia (BI) bahkan telah menurunkan suku bunga acuan BI-7 day reverse repo rate menjadi 3,5 persen. Itulah angka yang terendah sepanjang sejarah.
Sayangnya, langkah agresif pemerintah dan regulator tidak serta-merta menuai reaksi cepat dari perbankan. Karena itu, pemerintah merumuskan konsep baru agar perbankan lebih gesit menyalurkan kredit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menyiapkan revisi peraturan menteri keuangan (PMK) tentang penjaminan kredit usaha. Beleid tersebut diharapkan menjadi pendukung pertumbuhan kredit perbankan.
"Kami berfokus mengalirkan kredit melalui program-program penjaminan. Dengan begitu, bank tidak ragu memberikan pinjaman dan perusahaan tidak ragu meminjam," terangnya dalam Temu Stakeholders untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional kemarin (25/3).
Revisi PMK itu, menurut Ani, akan membuat akses kredit bagi industri dan dunia usaha semakin terbuka. Perbankan pun bisa menyalurkan kredit dengan suku bunga yang rasional.
Sementara itu, sejak awal 2020 sampai Januari 2021, suku bunga BI7DRR turun 125 bps YoY (year-on-year). Pada periode yang sama, suku bunga dasar kredit (SBDK) hanya turun 78 bps. Akibatnya, spread (sebaran) SBDK terhadap BI7DRR melebar menjadi 6,28 persen atau naik 46 bps per Januari 2021.
Padahal, penurunan suku bunga acuan seharusnya diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan. Tingginya spread hanya akan membuat perbankan mendapatkan untung lebih besar. Sebaliknya, spread yang tinggi itu membuat masyarakat enggan mengajukan kredit.
Karena itulah, Gubernur BI Perry Warjiyo meminta perbankan menjalankan transmisi kebijakan BI dengan menurunkan suku bunga kredit. Sejauh ini bank-bank pelat merah dan BCA terpantau menurunkan suku bunga kredit.
"Makanya, kami dari KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) memohon perbankan turunkan kredit. Makasih bank Himbara sudah mulai. Bank lain ayo turunkan suku bunga kredit," tegas Perry.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
