JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan tahapan kampanye pemilihan umum (pemilu) berlangsung singkat. Eks Sekjen PDIP itu berharap, tahapan kampanye bisa berlangsung hanya sebulan.
“Sekarang lagi menyiapkan revisi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Saya usulkan waktu kampanye cukup sebulan. Tidak harus delapan bulan,†kata Tjahjo ditemui usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa (16/7).
Tjahjo berkaca kejadian Pemilu 2019 ini. Tahapan kampanye pesta demokrasi tahun ini berlangsung delapan bulan. Hal itu mengakibatkan pembelahan tajam di masyarakat. “Kan enggak enak ini. Selesai, tetapi masih ada yang menganggap belum selesai. Terjadi konflik di masyarakat,†ucap dia.
- Advertisement -
Tjahjo yakin, waktu sebulan cukup bagi kontestan untuk menyampaikan pesan politik ke konstituen. Selain itu, pengamanan terhadap jalannya pemilu tidak memakan biaya besar. “Mungkin lebih efektif efisien, bisa lebih cepat. Secara teknis nanti KPU yang menyiapkan ini,†ujarnya.(mg10/das)
Editor: Eko Faizin
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan tahapan kampanye pemilihan umum (pemilu) berlangsung singkat. Eks Sekjen PDIP itu berharap, tahapan kampanye bisa berlangsung hanya sebulan.
“Sekarang lagi menyiapkan revisi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Saya usulkan waktu kampanye cukup sebulan. Tidak harus delapan bulan,†kata Tjahjo ditemui usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa (16/7).
Tjahjo berkaca kejadian Pemilu 2019 ini. Tahapan kampanye pesta demokrasi tahun ini berlangsung delapan bulan. Hal itu mengakibatkan pembelahan tajam di masyarakat. “Kan enggak enak ini. Selesai, tetapi masih ada yang menganggap belum selesai. Terjadi konflik di masyarakat,†ucap dia.
Tjahjo yakin, waktu sebulan cukup bagi kontestan untuk menyampaikan pesan politik ke konstituen. Selain itu, pengamanan terhadap jalannya pemilu tidak memakan biaya besar. “Mungkin lebih efektif efisien, bisa lebih cepat. Secara teknis nanti KPU yang menyiapkan ini,†ujarnya.(mg10/das)
Editor: Eko Faizin
