PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Komisi III DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Biro Ekonomi Provinsi Riau. Rapat tersebut membahas soal target pendapatan pada 2020. Termasuk juga membahas tindak lanjut surat No.160/EKO/BUMD/2020 tanggal 14 September 2020. Di mana surat tersebut berisi perihal perubahan jumlah target proyeksi deviden 2021.
Rapat dihadiri langsung Ketua Komisi III Husaimi Hamidi, Sekretaris Komisi III Eva Yuliana, Wakil Ketua Komisi III Karmila Sari serta anggota Syahroni Tua, Syamsurizal, Abu Khoiri, Sugeng Pranoto, Ramos Tedy Sianturi dan Sofyan Siroj. Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri Kapela Bapenda Herman dan Biro Perekonomian Jhon Armedi.
Adapun target pendapatan dari sektor pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni PT Bank Riau Kepri, PT Jamkrida Riau, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Riau Petroleum serta PT Bumi Siak Pusako. Ketua Komisi III Husaimi Hamidi dalam rapat tersebut turut menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah BUMD yang target pendapatan nya tidak terpenuhi.
"Dari tahun ke tahun pembahasannya hanya sebatas mengiyakan saja. Tidak ada peningkatan yang berarti. Ini namanya menghayal. Tahun ini juga tidak tercapai target yang telah di tetapkan," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota komisi III lainnya, yakni Abu Khoiri. Ia menyebut bahwa target pendapatan selalu mengecewakan. Bahkan terobosan yang di buat seperti pajak progresif hanya mencapai 75 persen dari target yang telah di tetapkan. Maka dari itu, dirinya meminta seluruh stakeholder terkait agar berbenah dan meningkatkan kinerja. Sehingga seluruh target pendapatan yang telah disepakati bisa terpenuhi.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi III DPRD Riau Eva Yuliana menyebut bahwa seharusnya eksekutif bisa menggenjot target pendapatan. Ia dengan tegas meminta agar Bapenda beserta beberapa unsur OPD lainnnya untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan. Bahkan bila perlu, lakukan observasi ke daerah lain yang pendapatan daerahnya selalu memenuhi target.
"Kita lihat daerah lain bisa memperoleh pendapatan yang baik. Bahkan bisa dibilang selalu memenuhi target. Kenapa kita tidak pernah bisa? Makanya ini harus dikoreksi dan di seriusi. Ini untuk masyarakat loh," tuturnya.(adv)
