PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan untuk berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Riau misalnya, yang saat ini pilkada berjalan di sembilan kabupaten/kota.
Berbicara pilkada dan gambut, Youth for Peathland (YFP) sebuah komunitas yang berfokus pada edukasi publik tantang pentingnya menjaga kesehatan gambut, menaja acara bertema "pilkada dan gambut" yang diselenggarakan di Universitas Islam Riau (UIR) secara virtual pada Sabtu (19/9).
Acara yang dibuka oleh host Virta Ihsanul, selanjutnya, giat dimoderatori oleh Theo Surbakti dari Rumah Millenial Indonesia. Sementara itu acara dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr H Syafhendri MSi.
Ada pun pemateri Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UIR Dr Syahrul Akmal Latif M Si, Dinas Lingkungan Hidup Riau Dr Prayono SHut MT, dan Golongan Hutan Yesaya Hardiyanto.
Dilanjutkannya, polusi udara yang diakibatkan kebakaran dari lahan gambut tidak hanya mengganggu kehidupan manusia, namun juga mengorbankan masyarakat sekitar serta makhluk hidup lainnya. Sehingga, negara tetangga bukan menyebut asap namun jerebu karena ada partikel kimia lain yang turut terbakar.
"Siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Penelitian Kriminolog menjelaskan bahwa apakah sengaja atau tidak sengaja dalam menyulut api, mereka telah membuat kebakaran lahan dan gambut tumbuh subur dan harus dipidana. Jika berkaitan dengan musim pilkada harus ditelusuri apakah berkaitan dengan cukong-cukong. Nah, ini yang penting," tegas Syahrul.
Dalam hal ini pula, sektor perkebunan menciptakan krisis ini dengan mengeringkan lahan gambut untuk memproduksi bubur kertas dan kelapa sawit. Sementara itu, pihak yang paling bertanggung jawab yaitu pemerintah.
"Pemerintah memberikan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar kepada perusahaan serta menutup mata terhadap maraknya pengrusakan secara ilegal. Oleh karena itu, daerah yang sedang melangsungkan pilkada harus dilihat siapa sponsor di balik dirinya. Kemudian tanyakan komitmennya terhadap lingkungan. Jika perusahaan pengrusak lingkungan siap-siap sajalah, Riau rusak lingkungannya," ungkapnya.
Yesaya menuturkan, potensi kerugian negara akibat korupsi SDA yang menurutnya setara dengan anggaran untuk program kesehatan 147 juta penduduk, bantuan pangan 31.2 juta keluarga miskin, dan beasiswa bidikmisi. "Dalam hal ini juga pentingnya peran milenial terhadap masalah hutan dan gambut. Tetap awasi proses kepala daerah dalam hal pilkada," tegasnya.(sof)
