PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – JUMLAH pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah. Kamis (17/9), tercatat penambahan kasus positif sebanyak 225 orang. Dengan jumlah korban meninggal sebanyak 9 orang. Jadi total kasus pasien positif Covid-19 di Riau saat ini sebanyak 4.462 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah sehat sebanyak 1.817 pasien. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 92 orang. Angka lonjakan kasus malah terjadi di Agustus dan September. Bahkan angka kasus selama 17 hari di bulan September telah mencapai 2.619 orang. Jumlah ini melampaui kasus dari Maret-Agustus.
Di sisi lain, kapasitas ruang isolasi rumah sakit di Provinsi Riau terus berkurang. Hotel pun mulai dipersiapkan untuk menampung pasien positif tanpa gejala (OTG). Kondisi itu menjadi sorotan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati. Ia mengaku prihatin sekaligus kecewa dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Bahkan dari hasil evaluasi pergeseran anggaran Covid-19 di DPRD, Ade menilai pemprov sedang "tertidur nyenyak" pascapelaksanaan PSBB beberapa bulan lalu.
Hal itulah yang menurut dia menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali. Bukan tanpa dasar. Ade kemudian memaparkan hasil kinerja pemprov sejak Maret hingga saat ini dalam menghadapi pandemi. Dari total anggaran yang direalokasi sebesar Rp474 miliar, pemprov masih menyisakan sekitar Rp200 miliar. Artinya, lanjut dia, pemprov sama sekali tidak memiliki proyeksi kebutuhan termasuk program untuk meminimalisir lajur penyebaran virus asal Wuhan tersebut.
"Andai kata pemprov memiliki proyeksi kebutuhan yang benar, maka kasus penyebaran Covid-19 tidak mungkin tidak bisa dikendalikan seperti saat ini. Berarti, tidak ada langkah antisipasi pasca-PSBB dan tidak ada proyeksi ke depan yang harusnya dilakukan oleh pemprov. Jadi ngapain aja setelah PSBB? Tertidur nyenyak agaknya," ungkap Ade kesal.
Tidak hanya sampai di situ. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengaku heran dengan pola penanganan penyebaran Covid-19 oleh Pemprov Riau.
"Saya bingung bagaimana pola penanganan pasien PDP di Riau? Siapa bertanggungjawab terhadap apa? Terkait kondisi fasilitas kesehatan? RSUD meminta kami menelepon langsung Diskes. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu dengan Diskes? Ke mana mereka harus mencari pelayanan kesehatan ketika mereka sudah didiagnosa PDP?" tanyanya.
Ia juga merasa heran dengan penanganan pasien di rumah sakit milik pemerintah. Di mana sebagai salah satu kasus, ketika ada yang terkonfirmasi positif pasien tersebut hanya ditempatkan di instalasi gawat darurat (IGD) Pinere. Dengan menandatangani surat pernyataan bersedia menunggu hingga waktu yang tidak ditentukan. Pasien tersebut bergabung bersama pasien PDP lainnya yang sudah menumpuk. Sedangkan kamar isolasi penuh. Begitu juga dengan RS lainnya.
"Saya menilai sangat buruk penanganan PDP. Yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan fasilitas layanan kesehatan bagi pasien Covid-19 juga tidak jelas siapa. Belum lagi jika kita bicara tentang kesiapan fasilitas untuk tes (rapid dan swab) Apakah masyarakat harus bergerak sendiri-sendiri?" tanya Ade kesal.
Komisi V DPRD Riau sendiri, lanjut dia, telah sering menanyakan perihal buruknya penanganan serta antisipasi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau. Namun sampai saat ini pihaknya belum ada mendapat kejelasan dari dinas terkait. Dengan semakin liarnya kondisi penyebaran virus saat ini, Ade kembali mengimbau pemerintah agar serius dan benar-benar memikirkan kesehatan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Riau Chairul Riski mengatakan, selama ini Pemprov Riau telah bekerja keras untuk menangani dan mencegah Covid-19 di Bumi Lancang Kuning. "Pemerintah daerah Riau selama ini sudah bekerja keras dalam menangani Covid-19. Sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan," katanya.
Terkait realisasi anggaran Covid-19, Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Indra SE mengatakan, anggaran refocusing APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 dipakai untuk tiga kegiatan. Yakni untuk penanganan kesehatan yang diposkan di Dinas Kesehatan dan RSUD, pemulihan ekonomi di Dinas Perdagangan dan Koperasi, dan anggaran jaring pengaman sosial.
"Realisasi anggaran tersebut memang cukup lambat, mengingat penggeseran anggaran sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Lambatnya realisasi dikarenakan adanya kehati-hatian dari pemerintah dalam merealisasikan anggaran," sebutnya.
Rumah Sakit Swasta Tak Bisa Tambah Kapasitas
Seiring terus bertambahnya pasien positif Covid-19 di Riau, beberapa rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien penuh. Menyikapi hal itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini tengah berupaya untuk menambah kapasitas ruangan perawatan.
Juru Bicara Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau dr Indra Yovi mengatakan, khususnya di Pekanbaru, rumah sakit rujukan untuk pasien positif Covid-19 yang merupakan rumah sakit swasta sudah penuh.
"Rumah sakit swasta yang selama ini jadi rujukan pasien positif Covid-19 seperti Eka Hospital dan Awal Bross sudah penuh," katanya.
Terhadap rumah sakit swasta tersebut, lanjut Yovi, juga tidak bisa dilakukan penambahan kapasitas ruangan perawatan. Pasalnya rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang tidak dikhususkan untuk penangangan pasien positif Covid-19, namun juga untuk merawat pasien dengan keluhan sakit lainnya.
"Karena rumah sakit swasta itu tidak mungkin dikhususkan untuk pasien positif Covid-19, kan banyak juga pasien lain. Kalau dikhususkan untuk pasien positif Covid-19, nanti orang yang sakit tipes atau orang melahirkan berobat ke mana," sebutnya.
Dengan demikian, menurutnya rumah sakit yang bisa dilakukan penambahan kapasitas ruangan perawatan yakni rumah sakit milik pemerintah. Seperti di Pekanbaru ada RSUD Arifin Achmad.
"Jadi yang bisa ditambah kapasitas nya adalah rumah sakit pemerintah," sebutnya.
Khusus untuk RSUD Arifin Achmad, pihaknya berencana menambah hingga 60 ruang perawatan. Dengan bertambahnya ruang perawatan tersebut, pihaknya juga otomatis akan merekrut tenaga kesehatan.
"Kalau jadi ditambah kapasitas nya, tenaga kesehatan yang ada tidak akan cukup. Untuk itu harus dilakukan rekrutmen tenaga kesehatan, minimal itu 50 an orang," paparnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir menginformasikan adanya penambahan 225 pasien positif Covid-19 di Riau per hari Kamis (17/9). Dengan demikian total pasien positif Covid-19 di Riau saat ini sebanyak 4.462 orang. "Dari jumlah tersebut, yang sudah sehat sebanyak 1.817 pasien. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 92 orang," katanya.
Selain penambahan pasien positif, kemarin juga terdapat penambahan pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 35 orang. Kabar dukanya, juga ada penambahan sembilan pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia. "Sembilan pasien yang meninggal dunia tersebut yakni A (62), S (61) dan J (40) yang merupakan warga kota Pekanbaru. M (58) warga Indragiri Hilir, I (53) warga Indragiri Hulu, LS (50) dan SMM (55) warga kota Dumai dan K (63) warga Rokan Hilir," paparnya.
