PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Permintaan itu disampaikan Agung sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan dirinya melalui Fraksi Demokrat DPRD Riau telah mengusulkan agar bantuan tersebut bisa masuk kedalam APBD Perubahan maupun murni 2021.
"Benar. Kami meminta agar pemprov jangan tutup mata dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Memberikan BLT kepada masyarakat maupun UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 adalah keputusan bijak untuk menggairahkan kembali ekonomi masyarakat," ucap Agung kepada Riaupos.co, Selasa (1/9/2020).
Ia mencontohkan dampak pemebrian BLT kepada masyarakat maupun UMKM. Dengan bantuan tersebut, masyarakat yang tadinya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa terbantu. Begitu juga dengan UMKM. Dimana pada saat pandemi berlangsung, tidak sedikit UMKM yang me galami kerugian. Sehingga terkendala dari segi moda.
"Dengan bantuan tersebut, masyarakat yang tadinya cuman punya Rp300 ribu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang ditambah oleh pemprov Rp300 ribu misalkan, jadi bertambah dua kali lipat. Begitu juga dengan UMKM yang sifatnya kecil. Dari kekurangan modal, sekarang ada bantuan modal. Dampaknya apa? sudah pasti ke gairah ekonomi. Pasti akan kembali bertumbuh," terangnya.
Soal teknis, dirinya meminta agar dinas terkait agar bisa mempersiapkan dengan matang. Jangan sampai bantuan telah dianggarkan, terjadi persoalan pada proses penyaluran. Sehingga akhirnya pemberian bantuan tidak efektif. Seperti yang terjadi sebelumnya. Dimana ada banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, malah tidak dapat. Bahkan masyarakat yang mendapat bantuan justru masuk kategori masyarakat mampu.
"Sekali kami tekankan agar pemprov serius mengurusi masyarakat. Jangan seperti pemberian BLT sebelumnya. Tidak sedikit pengaduan yang masuk ke kami. Dinas terkait juga tolong serius. Kalau enggak mampu kadisnya mundur saja. Masak cuman menyalurkan kepada yang berhak masih juga banyak persoalan. Kan aneh," tambahnya.
Fraksi Demokrat DPRD Riau dipastikan dia bakal mengawal usulan tersebut hingga benar-benar di realisasikan oleh Pemprov Riau. Dalam kesempatan itu ia juga meminta dukungan masyarakat Riau agar perjuangan pihaknya dapat terlaksana tanpa ada persoalan berarti nantinya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Permintaan itu disampaikan Agung sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan dirinya melalui Fraksi Demokrat DPRD Riau telah mengusulkan agar bantuan tersebut bisa masuk kedalam APBD Perubahan maupun murni 2021.
"Benar. Kami meminta agar pemprov jangan tutup mata dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Memberikan BLT kepada masyarakat maupun UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 adalah keputusan bijak untuk menggairahkan kembali ekonomi masyarakat," ucap Agung kepada Riaupos.co, Selasa (1/9/2020).
- Advertisement -
Ia mencontohkan dampak pemebrian BLT kepada masyarakat maupun UMKM. Dengan bantuan tersebut, masyarakat yang tadinya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa terbantu. Begitu juga dengan UMKM. Dimana pada saat pandemi berlangsung, tidak sedikit UMKM yang me galami kerugian. Sehingga terkendala dari segi moda.
"Dengan bantuan tersebut, masyarakat yang tadinya cuman punya Rp300 ribu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang ditambah oleh pemprov Rp300 ribu misalkan, jadi bertambah dua kali lipat. Begitu juga dengan UMKM yang sifatnya kecil. Dari kekurangan modal, sekarang ada bantuan modal. Dampaknya apa? sudah pasti ke gairah ekonomi. Pasti akan kembali bertumbuh," terangnya.
- Advertisement -
Soal teknis, dirinya meminta agar dinas terkait agar bisa mempersiapkan dengan matang. Jangan sampai bantuan telah dianggarkan, terjadi persoalan pada proses penyaluran. Sehingga akhirnya pemberian bantuan tidak efektif. Seperti yang terjadi sebelumnya. Dimana ada banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, malah tidak dapat. Bahkan masyarakat yang mendapat bantuan justru masuk kategori masyarakat mampu.
"Sekali kami tekankan agar pemprov serius mengurusi masyarakat. Jangan seperti pemberian BLT sebelumnya. Tidak sedikit pengaduan yang masuk ke kami. Dinas terkait juga tolong serius. Kalau enggak mampu kadisnya mundur saja. Masak cuman menyalurkan kepada yang berhak masih juga banyak persoalan. Kan aneh," tambahnya.
Fraksi Demokrat DPRD Riau dipastikan dia bakal mengawal usulan tersebut hingga benar-benar di realisasikan oleh Pemprov Riau. Dalam kesempatan itu ia juga meminta dukungan masyarakat Riau agar perjuangan pihaknya dapat terlaksana tanpa ada persoalan berarti nantinya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
