PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menerima data usulan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah kabupaten/kota untuk masyarakat yang terdampak Covid 19. Pemprov Riau pun langsung melakukan validasi data bersama pihak terkait. Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Riau Syahrial Abdi mengatakan, setelah dilakukan konfirmasi secara video conference antara gubernur dengan bupati dan walikota, pihaknya sudah menerima data final usulan penerima jaring pengaman sosial berupa BLT sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga (KK).
"Dari data tersebut, Pemprov Riau bersama tim pendamping dari kejaksaan, kepolisian, BPKP langsung melakukan verifikasi hingga malam ini (malam tadi, red)," kata Syahrial, Senin (18/5).
Setelah proses verifikasi tersebut selesai, lanjut Syahrial, datanya akan langsung diserahkan kepada Gubernur Riau H Syamsuar. Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan bantuan kepada pihak kabupaten/kota yang telah mengusulkan.
"Pak Gubernur berencana pada pekan ini atau mulai Selasa (hari ini, red). Bantuan tersebut sudah mulai disalurkan ke kabupaten/kota," sebutnya.
Di hari yang sama, Pemprov Riau bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V, mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana Covid-19 dengan pemerintah daerah di wilayah Riau. Dalam rapat yang dilaksanakan melalui telekonferensi itu, kemarin (18/5), KPK mempertanyakan kemajuan pelaksanaan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial untuk warga miskin dan terdampak pandemi Covid-19 di Riau.
"KPK memberikan perhatian serius pada pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19. Hal ini karena realokasi anggaran pemda untuk dana bantuan Covid-19 yang relatif besar. Dari keseluruhan dana penanganan bencana Covid-19 di pemda, 45 persen dialokasikan untuk jaring pengaman sosial," kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 25 April 2020, total realokasi anggaran APBD secara nasional untuk penanganan Covid-19 adalah Rp58,63 triliun, yang terdiri atas Rp33,52 triliun oleh provinsi, Rp18,38 triliun oleh kabupaten, serta Rp6,73 triliun oleh pemerintah kota. Sementara, total realokasi anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Riau untuk penanganan bencana Covid-19 adalah sebesar Rp905,6 miliar. Dana ini terdiri atas anggaran penanganan kesehatan sebanyak Rp388,5 miliar, dampak ekonomi sebanyak Rp77, 08 miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp440,02 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya, mengatakan sesuai informasi yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga di wilayah Riau yang berhak mendapatkan bantuan dana penanganan bencana Covid-19 adalah 1.758.577 jiwa atau 460.803 KK.
"Pemprov Riau, telah berkoordinasi dengan kabupaten/kota di Riau dalam penyaluran dana bantuan sosial Covid-19," sebutnya.
Bansos Diperpanjang hingga Desember
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian nantuan sosial (bansos). Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total pemberian bansos menjadi sembilan bulan.
"Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada video conference di Jakarta, Senin (18/5).
Ani menyebut, perpanjangan waktu itu bertujuan agar menjaga daya beli masyarakat yang terpukul karena Covid-19. Seperti diketahui, pemerintah memberikan bansos untuk wilayah Jabodetabek berupa sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama April-Juni. Sementara, untuk yang non-Jabodetabek dirupakan uang tunai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Namun, meski diperpanjang, jumlah insentif yang diberikan mengalami penurunan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Nominal Rp300 ribu per bulan itu terhitung untuk Juli sampai Desember 2020.
"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp300 ribu per bulan dari yang tadinya Rp600 ribu per bulan," imbuhnya.
Kemenkeu mencatat, anggaran bansos sembako Jabodetabek mencapai Rp6,8 triliun dan bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Sementara, lanjut Sri Mulyani, pembagian kartu PKH dan kartu sembako tidak berubah. Kartu PKH akan tetap dibagikan selama 12 bulan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima kartu sembako sebanyak 20 juta orang akan menerima penuh Rp200.000 per bulan selama 12 bulan.
Sejalan dengan hal itu, kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bansos ke kawasan Johar Baru Jakarta Pusat. Bantuan berupa sembako tersebut merupakan bagian dari bansos untuk masyarakat Jabodetabek selama masa pandemi yang diberikan tiga kali. "Hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga. Sudah yang ketiga," terangnya.
Dia meminta agar penyaluran bantuan tersebut dipercepat sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi lebih cepat dan lancar lagi," lanjutnya.
Dan yang tidak kalah penting, problem belum tuntasnya data bisa segera teratasi. Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, dia sudah berdiskusi dnegan Mensos dan menteri Desa terkait percepatan penyaluran bansos.
"In sya Allah lima hari terakhir menjelang Idulfitri kita akan menyalurkan bansos besar-besaran," terangnya usai ratas virtual bersama presiden kemarin.
Untuk Kemensos, dari 9 juta keluarga penerima manfaat ada 8,3 juta yang menjadi bagian penyaluran lima hari ke depan. Selebihnya, 700 ribu KPM perlu waktu lebih lama untuk penyaluran karena berada di wilayah remote. Perlu waktu setidaknya dua pekan untuk penyaluran. Sehingga, diperkirakan pasca Idulfitri baru bisa tersalurkan 100 persen.
Penyaluran bansos itu akan mengandalkan PT Pos Indonesia karena jaringannya paling luas. Demi mengejar target penyaluran ke 8,3 juta KPM, pihak PT Pos memutuskan untuk meniadakan libur dua hari Idulfitri. Seluruh cabang dimaksimalkan untuk penyaluran bansos. Sementara, untuk BLT Desa yang diambilkan dari dana desa, pendataannya diutamakan keluarga miskin baru. Yakni, mereka yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
"Dana Desa ini baru bisa didistribusikan kalau memang ada warga masyarakat yang belum tercantum di dalam DTKS," lanjut mantan mendikbud itu.
Karena itu, tidak mudah untuk mempercepat penyaluran dana desa mengingat datanya harus dijaga agar tidak tumpang tindih dnegan data kemensos. Pihaknya sudha sepakat yang diprioritaskan adalah bantuan dari Kemensos lima hari ke depan. setelah itu warga yang belum medapatkan dalam artiu tidak terdata, akan mendapatkan dana desa. Muhadjir meminta semua pihak saling membantu. Bila ada tetangga yang diketahui belum menerima bansos padahal termasuk keluarga miskin baru, segera dilaporkan ke pengurus warga. Atau warga miskin baru itu bisa berinisiatif melapor ke pengurus kampung atau ke balai desa. Prinsipnya, bantuan akan diberikan semaksimal mungkin dan merata bagi mereka yang membutuhkan.
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Juliari mengatakan, penyaluran bansos sembako di Jakarta ini merupakan tahap III. Di mana, tahap ini sudah dimulai sejak Sabtu (16/5) lalu.
"Setelah lebaran, masih ada tiga tahap lagi sehingga total menjadi enam tahap untuk DKI Jakarta dan Bodetabek," ujarnya.
Mengenai perbedaan data, dia pun memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan data antara Kementerian Sosial dengan Pemprov DKI Jakarta dalam distribusi bansos bantuan Presiden. Sebab, pemerintah daerah (pemda) termasuk Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan up dating data. Di DKI Jakarta sendiri, ada penambahan data penerima bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK).
"Jadi karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, maka sisanya yang 800 ribuan itu anggarannya dari APBD DKI Jakarta," jelasnya.
Dia turut berpesan, bagi seluruh pemda, pandemi Covid-19 ini merupakan momentum untuk memperbarui data masyarakat penerima bansos. Karena, data masyarakat miskin dan rentan ini, akan tetap digunakan untuk bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bahkan setelah pandemi selesai.
Sementara, terkait bantuan sosial tunai (BST), Mensos memastikan sudah menindaklanjuti arahan Presiden agar mempercepat distribusinya. Langkah yang diambil ialah menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran. Selama ini, kata dia, PT Pos sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun dia menilai langkah itu masih kurang.
Dia meminta, agar pelayahnan bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat. Caranya, dengan membuka kios di kantor desa, di sekolah, atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat. Kemudian, meningkatkan volume penyaluran dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, PT Pos juga diminta untuk memperpanjang durasi penyaluran.
"Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan selesai. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani," tegasnya.
Sebagai informasi, distribusi bansos sembako menjangkau 2,7 juta KK. Dimana untuk DKI Jakarta menjangkau 2,1 juta KK, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek/daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) diperuntukkan bagi 600 ribu KK.Sedangkan untuk BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan Program Sembako. Indeks bantuannya sama dengan program bansos sembako presiden, yakni Rp600 ribu/KK/bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan hingga saat ini ada beberapa daerah yang terhitung lamban dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Halim telah menyurati kepala-kepala daerah tersebut. Halim meminta kepala daerah bergerak cepat dan membantu desa dalam mempercepat penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa tersebut. BLT Desa harus segera dilakukan mengingat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu penyaluran.
"Hari ini (kemarin, red) kita berkirim surat lagi khusus kepada daerah yang penyaluran BLT Desanya masih sangat rendah, untuk dilakukan percepatan. Sekaligus kita support data terkait desa yang sudah melakukan Musdes (Musyawarah Desa) Khusus, dan desa yang belum menyalurkan BLT dana desa. Sekaligus juga untuk membantu mempercepat proses penyalurannya," ujar Halim, kemarin (18/5). (sol/dee/byu/mia/tau/jpg)
