JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul), Achmad kembali menegaskan tidak hanya mendesak Pemrpov dan Pemda Rokan Hulu meminta maaf secara terbuka ke publik, namun Achmad juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar mencopot segera Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Kunto Darussalam, Rokan Hulu karena dianggap lalai.
Sebagai efek kerja, Achmad juga meminta untuk menahan ijazah siswa/siswi yang terlibat dalam acara perayaan kelulusan sekolah dengan mencoret-coret seragam dan bertingkah tak senonoh itu karena dianggap telah mencoreng dunia pendidikan di Negeri Seribu Suluk tersebut.
"Kepada pemerintah provinsi agar segera mencopot kepala sekolah tersebut dan menahan ijazah anak-anak tersebut sebagai efek jera terhadap mencegah terjadinya kepada anak-anak dimasa yang akan datang," kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/5/2020).
Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau II itu juga meminta secapatnya pemprov Riau dan Pemda Rohul untuk mempertanggungjawabkan ke masyarakat. Meskipun secara pribadi, siswa/siswi tersebut sudah melakukan minta maaf secara terbuka.
"Untuk pemprov Riau bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat. Dan kepada pemerintah Rokan Hulu juga harus bertanggung jawab dan segera minta maaf kepada masyarakat karena ini terjadi di daerahnya dan bertanggaung jawab kepada masyarakatnya," ucap politisi Demokrat itu.
Achmad menyebut, prihatin melihat kejadian tersebut di Bumi Melayu dan ditengah bulan suci Ramadhan. Dimana ornag melayu dikenal dengan nilai keislamannya namun harus tercoreng.
"Kita sangat prihatin di bulan puasa ini dan di bulan suci ini apa lagi kita tengah menghadapi kondisi Covid-19 ini," ucap anggota Komisi VIII itu.
Kedepan, kata Achmad, pemerintah provinsi dan daerah untuk lebih meningkatkan dan memberi porsi lebih terhadap mata pelajaran islam. Selain itu, mereka juga harus memberikan perhatian lebih terhadap sekolah yang berbasis agama islam agar guna membentuk karakter dan akhlak yang mulia.
"Malu kita, melayu itu islam. Jangan sampai tercoreng. Harapan saya pemerintah provinsi harus lebih memperhatikan sekolah berbasis islam ini, baik pesantren maupun sekolah madrasah aliyah. Saya siap mendorong ini dari pusat atau ke Kemenag RI karena itu mitra saya di Komisi VIII," tandasnya.
Laporan Yusnir (Jakarta)
Editor: Deslina
