PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mulai membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Meski baru dibahas, legislator tetap akan memprioritaskan percepatan pembangunan.
Seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta fasilitas kesehatan. Karena poin tersebut dirasa bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sudah mulai dibahas. Memang baru tahap awal, ya. Kami juga belum secara rinci sampai ke usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Memang harusnya mengacu ke sana. Kami harapkan Pemprov bisa selaras dengan pemikiran dewan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” sebut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Rabu (26/6).
Diakui dia, sampai saat ini program pembangunan yang telah dimasukkan ke dalam APBD murni 2019 masih banyak yang belum dijalankan. Padahal, program tersebut telah disepakati dan menjadi target pertumbuhan pembangunan untuk 2019.
“Itu yang sangat kami sayangkan. OPD terkait yang seharusnya bisa menjalankan program, tapi tidak dilakukan. Padahal masyarakat sudah menunggu pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan,” imbuhnya.
Ia meminta kepada Gubernur Riau agar bisa mengambil sikap tegas terhadap OPD yang dinilai lemah mencapai target kinerja. Bila perlu, seluruh kepala dinas yang memiliki rapor merah agar diganti saja. Jika tidak, maka pembangunan yang ada di Bumi Lancang Kuning akan stagnan dan tidak bertambah. Sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat luas.
“Kami minta diganti saja itu OPD yang lemah itu. Apalagi pembahasan APBD P bakal sejalan dengan APBD murni 2020. Kalau hanya seperti ini saja, ya Riau enggak akan berkembang,” tegasnya.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mulai membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Meski baru dibahas, legislator tetap akan memprioritaskan percepatan pembangunan.
Seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta fasilitas kesehatan. Karena poin tersebut dirasa bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sudah mulai dibahas. Memang baru tahap awal, ya. Kami juga belum secara rinci sampai ke usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Memang harusnya mengacu ke sana. Kami harapkan Pemprov bisa selaras dengan pemikiran dewan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” sebut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Rabu (26/6).
Diakui dia, sampai saat ini program pembangunan yang telah dimasukkan ke dalam APBD murni 2019 masih banyak yang belum dijalankan. Padahal, program tersebut telah disepakati dan menjadi target pertumbuhan pembangunan untuk 2019.
“Itu yang sangat kami sayangkan. OPD terkait yang seharusnya bisa menjalankan program, tapi tidak dilakukan. Padahal masyarakat sudah menunggu pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan,” imbuhnya.
Ia meminta kepada Gubernur Riau agar bisa mengambil sikap tegas terhadap OPD yang dinilai lemah mencapai target kinerja. Bila perlu, seluruh kepala dinas yang memiliki rapor merah agar diganti saja. Jika tidak, maka pembangunan yang ada di Bumi Lancang Kuning akan stagnan dan tidak bertambah. Sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat luas.
“Kami minta diganti saja itu OPD yang lemah itu. Apalagi pembahasan APBD P bakal sejalan dengan APBD murni 2020. Kalau hanya seperti ini saja, ya Riau enggak akan berkembang,” tegasnya.(nda)
