Jumat, 22 November 2024

Tak Tunggu Pilwako, Jabatan Kosong Tetap Diisi, Pj Wako Pekanbaru: Jangan Ada Opini Macam-Macam

- Advertisement -

RIAUPOS.CO – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP MSi menilai seleksi jabatan mesti berjalan untuk mengisi kekosongan jabatan. Ia tidak ingin ada opini macam-macam karena seleksi berlangsung jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya bergulir. Adanya seleksi ini untuk mengisi posisi jabatan kepala dinas dan badan yang sudah lama kosong.

“Ini jangan sampai tergiring opini. Ada yang bertanya, kenapa Pak Pj tidak menunggu wali kota definitif. Nanti saya tanya balik ini kan jabatannya sudah lama kosong, kenapa seleksi tidak dibuka. Maka harus dibuka seleksinya segera,” ujarnya, Jumat (25/10).

- Advertisement -
Baca Juga:  Tindak Tegas Pelaku Pelanggar Aturan

Jabatan tersebut adalah jabatan yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas. Posisi itu yakni Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru dan Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Pj wako menilai, siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah nanti tentu program dan layanan bagi masyakarat tetap berjalan. Ia menilai seleksi ini tidak ada persoalan.

“Ini murni dilakukan sesuai ketentuan berlaku, sehingga bisa terpilih kepala OPD terbaik dalam seleksi ini,” tambahnya.

- Advertisement -

Dirinya menyebut bahwa seleksi jabatan ini sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Proses seleksi jabatan pun bisa dilakukan terhadap empat posisi jabatan itu.

Baca Juga:  Pj Wako Pekanbaru Risnandar Mahiwa: Seleksi CPNS 2024 Gratis

“Tentu ini kita prioritaskan yang sudah lama kosong, agar bisa diisi pejabat defenitif pada tahun 2025 nanti,” sambungnya.

Dirinya menilai ketika diisi pejabat defenitif, ia tidak ingin pelayanan di OPD itu terganggu karena belum adanya pejabat defenitif hingga tahun depan. Kebijakan defenitif tentu kebijakan lebih penuh. Kondisi ini jelas berbeda ketika OPD dipimpin oleh pelaksana tugas.

“Program kita di tahun depan berjalan, tentu perlu diisi pejabat defenitif. Jangan ada lagi jabatan yang kosong,” tutupnya.(muh)

Laporan JOKO SUSILO, Pekanbaru

RIAUPOS.CO – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP MSi menilai seleksi jabatan mesti berjalan untuk mengisi kekosongan jabatan. Ia tidak ingin ada opini macam-macam karena seleksi berlangsung jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya bergulir. Adanya seleksi ini untuk mengisi posisi jabatan kepala dinas dan badan yang sudah lama kosong.

“Ini jangan sampai tergiring opini. Ada yang bertanya, kenapa Pak Pj tidak menunggu wali kota definitif. Nanti saya tanya balik ini kan jabatannya sudah lama kosong, kenapa seleksi tidak dibuka. Maka harus dibuka seleksinya segera,” ujarnya, Jumat (25/10).

- Advertisement -
Baca Juga:  Pekanbaru Mendominasi, Sudah 4.636 Pendaftar

Jabatan tersebut adalah jabatan yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas. Posisi itu yakni Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru dan Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Pj wako menilai, siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah nanti tentu program dan layanan bagi masyakarat tetap berjalan. Ia menilai seleksi ini tidak ada persoalan.

- Advertisement -

“Ini murni dilakukan sesuai ketentuan berlaku, sehingga bisa terpilih kepala OPD terbaik dalam seleksi ini,” tambahnya.

Dirinya menyebut bahwa seleksi jabatan ini sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Proses seleksi jabatan pun bisa dilakukan terhadap empat posisi jabatan itu.

Baca Juga:  Buru Pemesan dan Eksekutor

“Tentu ini kita prioritaskan yang sudah lama kosong, agar bisa diisi pejabat defenitif pada tahun 2025 nanti,” sambungnya.

Dirinya menilai ketika diisi pejabat defenitif, ia tidak ingin pelayanan di OPD itu terganggu karena belum adanya pejabat defenitif hingga tahun depan. Kebijakan defenitif tentu kebijakan lebih penuh. Kondisi ini jelas berbeda ketika OPD dipimpin oleh pelaksana tugas.

“Program kita di tahun depan berjalan, tentu perlu diisi pejabat defenitif. Jangan ada lagi jabatan yang kosong,” tutupnya.(muh)

Laporan JOKO SUSILO, Pekanbaru

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari