SELATPAJANG (RIAUPOS.CO) – Irvan Nasir yang merupakan abang kandung bupati dua periode Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir MSi merasa terpanggil untuk ikut Pilkada 2024 ini. Keinginan tersebut dibuktikan dengan langkahnya yang telah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik dalam memenuhi syarat pencalonan. Seperti mendaftar ke PKB, Nasdem, PDI-P dan PPP.
Ia terdorong untuk maju setelah melihat perkembangan pembangunan atas cita cita pemekaran daerah menjadi salah satu kabupaten di Riau jauh dari yang diharapkan bersama.
“Dalam proses pemekaran itu saya cukup faham, cukup tahu walaupun agak-agak di belakang tapi saya mengikuti prosesnya, turut serta lah dalam proses itu. Artinya, dalam proses pemekaran itu kan ada semacam cita-cita luhur dari bapak-bapak kita sejak tahun 1957 dulu, bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih maju dan lebih sejahtera.
Alhamdulillah 15 tahun itu sudah tercapai, hanya saja dalam kurun waktu perjalanan 15 tahun itu kita melihat kok cita-cita dari pemekaran itu bukan hanya tidak tercapai tetapi semakin menjauh. Ini dari kacamata saya sendiri yang menilai,” kata Irvan Nasir kepada wartawan, Sabtu (11/5).
Kata lelaki yang kini berkarir di BOB Siak ini lagi, kalau berbicara terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dari tiga komponen penting, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi kesejahteraan.
Hari ini Kepulauan Meranti berada nomor buncit, nomor 12, terakhir di Provinsi Riau. Berdasarkan rilis terakhir BPS, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti tembus pada angka 23 persen. Angka ini menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Riau yang jika dirata-ratakan tingkat kemiskinan di Riau ada di angka 8 persen.
“Menjadi 8 persen ini karena Meranti. Daerah lain itu sudah satu digit, kalau dibagi rata-ratanya ya kita penyumbang terbesar, angkanya sampai 20-an pula. Artinya kita di sini punya motor besar orang miskin di Provinsi Riau. Hal itu lah yang harus kita fokuskan dalam menerapkan strategi pembangunan di Meranti,” ujar Irvan Nasir.
Kemudian tambah Irvan Nasir, untuk mutu pendidikan berdasarkan data yang ia punya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk tingkat SD hanya 36 persen. Angka itu sedikit lebih tinggi pada tingkat SMP yang berada di angka 38 persen dari yang idealnya 100 persen baik SD maupun SMP. Padahal, menurutnya, dengan usia kabupaten yang sudah 15 tahun dan ada porsi anggaran 20 persen untuk pendidikan di tiap tahun APBD, harusnya pendidikan sudah lebih baik.(wir)
