(RIAUPOS.CO) – Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Pj Bupati Indragiri (Inhil) H Herman menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Sabtu (17/2/).
Gerakan tanam padi serentak 3.000 hektare ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan secara nasional dalam upaya pemenuhan keperluan beras bagi masyarakat.
Sebab, selama ini banyak petani yang mengerjakan praktek alih fungsi lahan. Bila semula lahan-lahan itu merupakan areal persawahan, namun dalam beberapa tahun belakangan ini berubah menjadi lahan perkebunan.
Sebelum melakukan tanam padi serentak, terlebih dahulu Pj Bupati Inhil H Herman, menandatangani MoU bersama Dandim 0314. Hal ini merupakan komitmen daerah mendukung ketahanan pangan nasional. “Kegiatan ini juga dalam rangka melaksanakan instruksi dari Gubernur Riau,”kata Pj Bupati.
Sementara untuk upaya khusus, gerakan tersebut lanjut Pj Bupati ingin meningkatkan ketahanan pangan di daerah Riau, secara spesifik di Kabupaten Indragiri Hilir.
Adapun salah satu alasan, ditunjuknya Desa Kuala Sebatu, menjadi lokasi gerakan tanam padi serentak menurut Pj Bupati, daerah ini merupakan sentra produksi pangan yang selama ini belum optimal dimanfaatkan.
Selain Desa Kuala Sebatu, ada 4 desa lain yang dijadikan lokasi gerakan tanam padi 3.000 hektare. Desa Pasir Mas dengan luas lahan 253 hektare, Desa Sialang Panjang dengan luas 702 hektare, Desa Sanglar dengan luas 765 hektare dan Desa Bayas Jaya seluas 210 hektare.
“Sementara itu, Desa Kuala Sebatu memiliki luas lahan sebesar 1.354,29 hektare,”sebut Pj Bupati. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan alat pertanian, salah satunya berupa handtractor, bibit padi varietas unggulan.
Sedangkan kabar gembira lainnya, Pemkab Inhil akan mengansuransikan lahan persawahah mereka. Program ini akan menjadi skala prioritas Pemkab Inhil, ke depannya.
Namun untuk mengasuransikan lahan persawahan, tentu ada sarat-sarat yang meski dipenuhi. Diantaranya, mengenai legalitas lahan. Artinya, petani hari memiliki surat kepemilikan yang sah. “Paling tidak petani memiliki SKGR,” jelasnya lagi.
Selain persoalan asuransi lahan, ada pula beberapa program yang dibuat. Mulai dari bantuan peralatan, bibit hingga persoalan pupuk. Semua itu akan berdampak pada hasil panen petani.
Keuntungan lahan yang diasuransikan, jika terjadi gagal panen maka petani akan mendapat kompensasi Rp6 juta per hektare. Hal itu jelas memberikan dampak positif bagi petani. Sementara itu Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati mengatakan, salah satu alasan masyarakat enggan bertanam padi. Karena harga jual murah.
“Sementara, jika alih fungsi lahan ke sentra tanaman lain mereka mengaku lebih untung,” ucap Dandim.(adv)
