JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Perbincangan umrah berbiaya hemat atau biasa disebut umrah backpacker, kembali marak. Penawaran serta pengalaman mengikuti umrah backpacker juga banyak disebar di media sosial. Semakin terbukanya Pemerintah Arab Saudi, tren umrah backpacker tidak bisa dibendung lagi.
Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan, keberadaan umrah backpacker itu sejalan dengan tren plesiran ke luar negeri saat ini. Ditambah dengan kebijakan global Saudi, yang ingin menambah jemaah haji dan umrah sebanyak-banyaknya. Lewat agenda besar Vision 2030.
Dadi mengatakan, melalui layanan digital yang disiapkan Saudi, masyarakat dari penjuru dunia bisa memesan paket umrah secara langsung. Paket itu meliputi visa umrah, hotel, sampai dengan transportasi lokal di Saudi saat kedatangannya. ’’Ketika orang itu sudah pegang visa umrah, sudah memesan hotel, dan beli tiket pesawat sendiri, tidak ada alasan pemerintah untuk mencegah,’’ katanya. Jadi Dadi menegaskan saat ini sudah masuk era di mana umrah tidak lagi dimonopoli oleh travel.
Dia juga menegaskan umrah backpacker itu sangat segmented. Dalam artian tidak akan begitu saja dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Minimal orang yang akan melakukan umrah backpacker sudah pernah melakukan perjalanan ke luar negeri.
Sementara di sisi lain, kebanyakan jemaah umrah adalah orang-orang yang belum pernah ke luar negeri. Sehingga adanya tren umrah backpacker tidak akan menggerus ladang dari travel umrah secara signifikan.
Dia mengatakan tidak tepat juga, ketika seseorang ingin umrah dengan persiapan sendiri dan harapan dapat harga terjangkau malah dihalang-halangi.
Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) masih cenderung menilai bahwa umrah backpacker adalah pelanggaran hukum. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani menegaskan, pemerintah melarang masyarakat melakukan ibadah umrah secara mandiri maupun backpacker.
Karena bertentangan dengan UU 8/2019 Pasal 86 yang secara khusus membahas tentang perjalanan ibadah umrah. ’’Selain itu sudah merupakan tugas negara dalam melindungi keamanan warga negaranya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,’’ katanya.
Jaja mengatakan bagi jamaah yang belum pernah ada pengalaman ke Arab Saudi, akan sangat berbahaya. Sebab dalam pelaksanaan ibadah umrah ada sejumlah risiko yang harus dihadapi.
Jaja juga mengatakan, ada dugaan promosi umrah backpacker melibatkan travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Dia mengancam jika ada PPIU resmi yang terlibat dalam pelaksanaan umrah mandiri atau backpacker, akan dicabut izinnya.(wan/jpg)
