JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (4/11). Dalam pertemuan itu KPK menyoroti soal akurasi data penerima bantuan pemerintah.
“Misalkan, sebetulnya gas melon (elpiji 3kg) itu untuk orang miskin kan? Padahal gas melon itu ke mana-mana dan itu subsidinya sangat besar jadinya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo pasca pertemuan.
Selain pada gas melon, ketidakakuratan data juga menyebabkan inefisiensi bantuan pemerintah, misalnya di sektor listrik, sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan bantuan sosial.
“Kalau kita bisa mengelola data itu dengan baik, data itu akurat, saya pikir efisiensi anggaran kita akan sangat besar,” ucap Agus.
Dalam pertemuan itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga menyoroti soal kepatuhan pegawai Kementerian Sosial dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pahala pun membicarakan soal perkembangan strategi nasional pemberantasan korupsi di Kemensos.
Sementara itu, Juliari Batubara mengaku menerima masukan KPK dan akan melaksanakannya secara bertahap. Terkait data, politikus PDIP itu mengaku telah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah mereka miliki.
Selain itu Juliari mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar data yang dimiliki bisa berbasis Nomor Induk Kependudukan. “Semuanya masukan dari KPK sangat konstruktif, kami akan menjalankannya dengan skala prioritas dan bertahap,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
