JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berawasan lingkungan dan berkelanjutan, Gubernur Riau Syamsuar, fokus memulihkan abrasi yang terjadi di wilayah pesisir Provinsi Riau. Akibat abrasi ini, batas negara Indonesia pada pulau terluar di Provinsi Riau, semakin berkurang setiap tahunnya.
"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil mendapatkan anggaran dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman RI sebesar Rp2,1 triliun, untuk memulihkan abrasi pada pulau terluar di Riau. Tahap awal yang dikucurkan Rp160 miliar," kata Syamsuar kepada Wartawan, Sabtu (5/10/2019).
Dikatakan Syamsuar, sudah ada penegasan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemulihan abrasi yang di pesisir Provinsi Riau sudah masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
"Untuk 2 minggu ke depan, sesuai arahan Menko Kemaritiman RI, sudah harus jelas kerangka kerjanya, serta struktur pelaksanaannya," ungkap Syamsuar.
Untuk diketahui bersama, sambung Syamsuar, abrasi di pesisir Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis, sudah sangat menghawatirkan. Untuk mengatasinya diperlukan teknologi dan para ahli juga membutuhkan dana yang besar.
"Jika mengharapkan penanggulangan abrasi dari dana daerah jelas tidak mencukupi, salah satu solusi yang dijalankan adalah dengan meraih dana pusat yang ada disetiap kementrian terkait. Salah satu kementrian yang memiliki program penanggulangan Abrasi dan Pelestarian Wilayah Pesisir adalah Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman RI," jelas Syamsuar.
Syamsuar bertemu langsung dengan Luhut Binsar Panjaitan, didampingi Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, Kepala Dinas LHK Riau Ervin, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Riau Herman Machmud, dan Plt Kepala Bappeda Riau Supriyadi.
Pertemuan itu dilaksanakan di aula kantor Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (4/10/2019), dalam rangka menjemput dana pusat melalui program penanggulangan abrasi di wilayah perbatasan.(ifr)
