Kabar baik bagi jajaran aparat negara. Presiden Prabowo Subianto memastikan mereka akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 mulai pekan depan. Kepastian itu diumumkan Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (11/3).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berjanji akan memperjuangkan nasib Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lolos seleksi tahun 2024.
Komisi II DPR meminta pemerintah memastikan kepala daerah baru tidak merekrut pegawai honorer atau non-ASN (aparatur sipil negara). Sebab, pengangkatan pegawai honorer akan mengacaukan penataan ASN yang tengah berjalan.
Ribuan tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) yang masuk ke dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) gaji bulan Januari hingga Senin (24/2) belum dibayarkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengumuman ini dapat dilakukan setelah seluruh proses pengecekan berkas pendafatran selesai dilakukan oleh tim panitia. Sementara itu di Indragiri Hulu (Inhu) sebanyak 224 pelamar mengajukan sanggahan.
Sebanyak 360 dari 843 jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional (JF) teknis, kesehatan dan guru tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi mengajukan sanggah melalui portal https://sscasn.bkn.go.id terhitung 19-21 Februari lalu.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa (18/2) malam mengumumkan hasil seleksi administrasi perekrutan PPPK tahap II.
Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Guru, JF Kesehatan dan Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul tahun 2024 tahap II akan ditutup pada 31 Desember mendatang.
Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Â di lingkungan Pemko Pekanbaru rencananya akan bergulir pada akhir September ini. Total ada 350 formasi dari berbagai bidang yang tersedia.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dumai masih menunggu pengumuman resmi dari Kemenpan-RB terkait jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK. Seiring dengan itu, usulan kuota formasi CPNS dan PPPK yang diajukan oleh BKPSDM Dumai sudah disetujui.
