(RIAUPOS.CO) – Setiap Kepala Sekolah (Kepsek) diingatkan soal penggunaan dana operasional sekolah (BOS). Pasanya, dengan aturan saat ini, ketahuan ‘’bermain’’ dan dinyatakan bersalah di persidangan yang berkekuatan hukum, status ASN langsung akan tercabut.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar M Yasir. ‘’Penggunaan dana BOS harus sesuai aturan, jangan sampai disalahgunakan. Apalagi dana BOS ini sistemnya sudah online secara nasional dan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah,’’ ungkap Yasir baru-baru ini.
Yasir menyebutkan, jumlah Dana BOS diterima setiap sekolah berbeda tergantung jumlah siswa. Dikatakannya, dana BOS disalurkan langsung kepada sekolah melalui Kepsek dan Bendahara sekolah, sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) sekolah yang diverifikasi oleh tim bidang Dikdas/KPA.
Yasir juga meminta, agar Kepsek dalam menggunkan dana BOS agar selalu mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Kemudian untuk pembelanjaan, sekolah mencari penyedia harus sesuai SIPLah di Mendikbud, yang dipilih oleh Kepala sekolah itu sendiri.
‘’Dalam hal ini, tugas Dinas Pendidikan hanya menyampaikan regulasi, petunjuk teknis dan pembayaran pajak agar tepat waktu. Tapu sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh yang berwenang dalam pengelolaan dana BOS di sekolah agar tidak main-main terhadap penggunaannya. Ikuti seluruh aturan yang yang telah ditetapkan, jangan sampai keluar dari itu, apalagi sampai sengaja disimpangkan. Tidak hanya jabatan Kepala Sekolah yang dipertaruhkan, tapi juga status ASN juga,’’ tutupnya.(ksm)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Bangkinang
