BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Guna mempercepat penurunan stunting (tengkes), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pinggir, Selasa (13/8).

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Bengkalis Johansyah Syafri menyebutkan, hasil survei kesehatan Indonesia yang telah dirilis oleh pemerintah pusat, prevalensi tengkes di Kabupaten Bengkalis pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen.

“Atas kenaikan angka tersebut tentunya harus menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar angka prevalensi tengkes ini dapat segera kita tuntaskan, minimal capaian target sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yakni sebesar 14 persen pada 2024 ini harus bisa kita capai,” ujar Johan.

Johansyah menegaskan, bahwa percepatan penurunan tengkes, selain sebagai salah satu program prioritas nasional, juga menjadi capaian kinerja kepala daerah.

“Artinya, ketika penilaian kinerja kami selaku kepala daerah dalam penanganan tengkes tidak memberikan nilai positif, tentunya akan berdampak pula pada penilaian kinerja kami. Untuk itu, kami minta perhatian kepala perangkat daerah agar benar-benar memperhatikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan intervensi tengkes ini,” harapnya.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi upaya percepatan penurunan tengkes semester 1 tahun 2024 hari ini, TPPS diminta untuk menyampaikan hasil pengukuran dan intervensi tengkes sampai saat ini guna melihat sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan, sebagai pertimbangan dalam menyusun upaya-upaya apa yang harus dilakukan sampai akhir 2024.

“Kami juga ingin melihat data pasti di lapangan atas capaian program intervensi tengkes yang telah dilaksanakan, terutama di kantong-kantong tengkes yang ada. Kami tidak ingin ke depan ada lagi lokus-lokus dan kasus tengkes baru,” ujarnya.

Ia meminta segera dilakukan upaya pencegahan akan lahirnya anak tengkes, setelah itu baru tangani anak tengkesnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pihaknya juga minta TPPS terus melakukan pemetaan program dan kegiatan dengan baik.(ksm)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Guna mempercepat penurunan stunting (tengkes), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pinggir, Selasa (13/8).

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Bengkalis Johansyah Syafri menyebutkan, hasil survei kesehatan Indonesia yang telah dirilis oleh pemerintah pusat, prevalensi tengkes di Kabupaten Bengkalis pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen.

“Atas kenaikan angka tersebut tentunya harus menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar angka prevalensi tengkes ini dapat segera kita tuntaskan, minimal capaian target sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yakni sebesar 14 persen pada 2024 ini harus bisa kita capai,” ujar Johan.

Johansyah menegaskan, bahwa percepatan penurunan tengkes, selain sebagai salah satu program prioritas nasional, juga menjadi capaian kinerja kepala daerah.

“Artinya, ketika penilaian kinerja kami selaku kepala daerah dalam penanganan tengkes tidak memberikan nilai positif, tentunya akan berdampak pula pada penilaian kinerja kami. Untuk itu, kami minta perhatian kepala perangkat daerah agar benar-benar memperhatikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan intervensi tengkes ini,” harapnya.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi upaya percepatan penurunan tengkes semester 1 tahun 2024 hari ini, TPPS diminta untuk menyampaikan hasil pengukuran dan intervensi tengkes sampai saat ini guna melihat sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan, sebagai pertimbangan dalam menyusun upaya-upaya apa yang harus dilakukan sampai akhir 2024.

“Kami juga ingin melihat data pasti di lapangan atas capaian program intervensi tengkes yang telah dilaksanakan, terutama di kantong-kantong tengkes yang ada. Kami tidak ingin ke depan ada lagi lokus-lokus dan kasus tengkes baru,” ujarnya.

Ia meminta segera dilakukan upaya pencegahan akan lahirnya anak tengkes, setelah itu baru tangani anak tengkesnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pihaknya juga minta TPPS terus melakukan pemetaan program dan kegiatan dengan baik.(ksm)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Guna mempercepat penurunan stunting (tengkes), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pinggir, Selasa (13/8).

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Bengkalis Johansyah Syafri menyebutkan, hasil survei kesehatan Indonesia yang telah dirilis oleh pemerintah pusat, prevalensi tengkes di Kabupaten Bengkalis pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen.

“Atas kenaikan angka tersebut tentunya harus menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar angka prevalensi tengkes ini dapat segera kita tuntaskan, minimal capaian target sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yakni sebesar 14 persen pada 2024 ini harus bisa kita capai,” ujar Johan.

Johansyah menegaskan, bahwa percepatan penurunan tengkes, selain sebagai salah satu program prioritas nasional, juga menjadi capaian kinerja kepala daerah.

“Artinya, ketika penilaian kinerja kami selaku kepala daerah dalam penanganan tengkes tidak memberikan nilai positif, tentunya akan berdampak pula pada penilaian kinerja kami. Untuk itu, kami minta perhatian kepala perangkat daerah agar benar-benar memperhatikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan intervensi tengkes ini,” harapnya.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi upaya percepatan penurunan tengkes semester 1 tahun 2024 hari ini, TPPS diminta untuk menyampaikan hasil pengukuran dan intervensi tengkes sampai saat ini guna melihat sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan, sebagai pertimbangan dalam menyusun upaya-upaya apa yang harus dilakukan sampai akhir 2024.

“Kami juga ingin melihat data pasti di lapangan atas capaian program intervensi tengkes yang telah dilaksanakan, terutama di kantong-kantong tengkes yang ada. Kami tidak ingin ke depan ada lagi lokus-lokus dan kasus tengkes baru,” ujarnya.

Ia meminta segera dilakukan upaya pencegahan akan lahirnya anak tengkes, setelah itu baru tangani anak tengkesnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pihaknya juga minta TPPS terus melakukan pemetaan program dan kegiatan dengan baik.(ksm)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Guna mempercepat penurunan stunting (tengkes), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pinggir, Selasa (13/8).

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Bengkalis Johansyah Syafri menyebutkan, hasil survei kesehatan Indonesia yang telah dirilis oleh pemerintah pusat, prevalensi tengkes di Kabupaten Bengkalis pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 17,9 persen dari 2022 yang hanya sebesar 8,4 persen.

“Atas kenaikan angka tersebut tentunya harus menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar angka prevalensi tengkes ini dapat segera kita tuntaskan, minimal capaian target sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yakni sebesar 14 persen pada 2024 ini harus bisa kita capai,” ujar Johan.

Johansyah menegaskan, bahwa percepatan penurunan tengkes, selain sebagai salah satu program prioritas nasional, juga menjadi capaian kinerja kepala daerah.

“Artinya, ketika penilaian kinerja kami selaku kepala daerah dalam penanganan tengkes tidak memberikan nilai positif, tentunya akan berdampak pula pada penilaian kinerja kami. Untuk itu, kami minta perhatian kepala perangkat daerah agar benar-benar memperhatikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan intervensi tengkes ini,” harapnya.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi upaya percepatan penurunan tengkes semester 1 tahun 2024 hari ini, TPPS diminta untuk menyampaikan hasil pengukuran dan intervensi tengkes sampai saat ini guna melihat sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan, sebagai pertimbangan dalam menyusun upaya-upaya apa yang harus dilakukan sampai akhir 2024.

“Kami juga ingin melihat data pasti di lapangan atas capaian program intervensi tengkes yang telah dilaksanakan, terutama di kantong-kantong tengkes yang ada. Kami tidak ingin ke depan ada lagi lokus-lokus dan kasus tengkes baru,” ujarnya.

Ia meminta segera dilakukan upaya pencegahan akan lahirnya anak tengkes, setelah itu baru tangani anak tengkesnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pihaknya juga minta TPPS terus melakukan pemetaan program dan kegiatan dengan baik.(ksm)