PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) -KEPALA Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau Taufiq OH mengatakan, beberapa prioritas pembangunan yang ada di dinas yang ia pimpin banyak tidak terlaksana. Salah satu penyebabnya adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Untuk Dinas PUPR PKPP Riau, refocusing yang dilakukan sekitar Rp500 miliar lebih," kata Taufiq pada kegiatan refleksi pembangunan Provinsi Riau tahun 2020 yang dilaksanakan di Gedung Daerah Riau, Rabu (30/12).
Akibatnya, lanjut Taufiq, beberapa target pembangunan infrastruktur yang sebelumnya sudah direncanakan tidak dapat terwujud. Seperti pembangunan jalan sepanjang 53,51 km, hanya terealisasi sepanjang 25,93 Km. Pembangunan jembatan sebanyak enam unit, hanya terealisasi lima unit.
"Kemudian pemeliharaan jalan sepanjang 38,15 km, hanya terealisasi 25,1 km. Pemeliharaan jembatan sebanyak enam unit, hanya terealisasi lima unit," paparnya.
Untuk pembangunan infrastruktur pada 2021 agar tetap bisa berlanjut, pihaknya saat ini sedang berusaha melakukan pinjaman dana kepada pemerintah pusat melalui salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,5 triliun. Usulan pinjaman dana tersebut disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.
"Usulan peminjaman sudah kami serahkan ke Dirjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp2,5 triliun," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam usulan pinjaman tersebut ada tiga sektor yang diusulkan. Yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian terkait irigasi.
"Saat ini usulan Pemprov Riau masih dalam pembahasan di Dirjen Kemenkeu. Dan kami akan mendapat konfirmasi setelah pembahasan selesai," katanya.
Dijelaskan Taufiq, jika sudah mendapat jawaban, maka pihaknya akan melakukan ekspose di di Kemenkeu terkait alasan melakukan pinjaman uang tersebut. Terkait besaran pinjaman yang diusulkan Rp2,5 triliun itu, Taufiq menyatakan telah dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Usulan itu telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Riau. Kemudian nanti Kemenkeu yang menentukan besarannya dan berapa tahun masa pinjaman. Sehingga kita tidak bisa menentukan," paparnya.
Menurutnya, bisa saja usulan Rp2,5 triliun tersebut tidak disetujui atau angka menurun. Karena semua akan dilihat dari kemampuan keuangan daerah.
"Bisa saja Pemprov Riau diberi Rp1 triliun atau Rp800 miliar dari usulan Rp2,5 triliun, karena semua nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena Kemenkeu juga tidak menginginkan pola pinjaman ini mempengaruhi kekuatan keuangan daerah," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Riau, Emri Juli Harnis mengatakan, untuk penangangan Covid-19 Pemprov Riau telah melakukan refocusing atau realokasi APBD Riau tahun 2020 sebesar Rp474,3 miliar.
"Realokasi anggaran pada APBD Riau sudah dilakukan sebanyak dua kali. Tahap pertama, dana yang direalokasi untuk percepatan penanganan virus corona di Riau sebesar Rp74,9 miliar. Sedangkan pada tahap kedua yakni sebesar Rp400 miliar," katanya.
Dijelaskan Emri, dana realokasi APBD tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan. Seperti belanja peralatan kesehatan, jaring pengaman sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) dan keperluan penambahan anggaran untuk penangangan dampak ekonomi.
"Untuk BLT ini, masing-masing KK (kepala keluarga, red) yang sudah terdata yakni mereka yang terkena dampak Covid-19 mendapatkan Rp300 ribu," jelasnya.
Khusus untuk BLT, jumlah penerima bantuan sebanyak 212.893 KK dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp191.603.700. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 180.611.000 atau sudah 94,26 persen. "Sementara itu, untuk realisasi penyaluran bantuan dari kabupaten/kota ke masyarakat pertanggal 22 Desember sebesar Rp112.713.300 atau 58,83 persen," paparnya.
Dari sisi pendidikan, pemprov melalui Dinas Pendidikan Riau tahun ini menaikkan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) hingga lebih dari 100 persen. Di mana, dana Bosda pada 2019 sebesar Rp250,270 miliar, sedangkan pada 2020 naik menjadi Rp428,995 miliar.
Naiknya dana Bosda pada 2020 ini dikarenakan Pemprov Riau mulai memberlakukan sekolah gratis untuk tingkat SMA/SMK. Selain untuk sekolah negeri, dana Bosda tersebut juga diberikan untuk membantu pembiayaan siswa sekolah swasta.
"Kalau untuk dana Bosda tahun 2019, dananya digunakan untuk tiga item kegiatan. Yakni lembaga pendidikan, siswa serta guru bantu. Sedangkan tahun 2020, dana Bosda digunakan untuk lima item kegiatan," katanya.
Dijelaskan Emri, lima item kegiatan yang didanai menggunakan dana Bosda tersebut yakni sekolah negeri, sekolah swasta, guru tidak tetap, siswa miskin, dan komunitas adat terpencil.
"Untuk sekolah negeri, dana Bosda yang dikeluarkan sebanyak Rp305,325 miliar yang diberikan kepada 190.855 siswa. Kemudian sekolah swasta Rp24,763 miliar guru tidak tetap Rp95,832 miliar untuk 3.630 guru, siswa miskin Rp 1,012 miliar buntuk 920 orang, dan komunitas adat terpencil Rp 671 juta untuk 610 orang," jelasnya.
Dengan adanya bantuan dana Bosda untuk guru tidak tetap tersebut, pihaknya mengimbau sekolah hendaknya tidak lagi meminta sumbangan uang komite kepada para orang tua siswa. Pasalnya, pembiayaan honor guru tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah.
"Jadi jangan ada lagi yang minta uang komite, karena sudah ada dananya," imbaunya.***
Laporan : Soleh Saputra (Pekanbaru)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
