PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau, dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau yang digelar di Gedung Daerah, Selasa (30/11/2021).
Dikatakan Wagubri, TKPK bertugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Karena itu TKPK harus bergerak cepat," katanya.
Selain itu, masyarakat yang pada kondisi pra sejahtera, mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pun per Maret 2021 yang besarnya 7,12 persen juga meningkat 0,3 persen dari bulan Maret tahun 2020.
- Advertisement -
"Kemiskinan berkaitan dengan berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan ketahanan pangan. Menelaah kemiskinan secara multidimensi sangat diperlukan untuk mendapat rumusan yang tepat perihal kebijakan penanggulangan kemiskinan," jelas Wagubri.
Untuk itu Pemerintah Riau menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) yang dilakukan secara mandiri dengan mengundang akademisi sebagai narasumber untuk memberi masukan terhadap dokumen tersebut.
- Advertisement -
"RKPD dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya," ujarnya lagi.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau, dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau yang digelar di Gedung Daerah, Selasa (30/11/2021).
Dikatakan Wagubri, TKPK bertugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Karena itu TKPK harus bergerak cepat," katanya.
Selain itu, masyarakat yang pada kondisi pra sejahtera, mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pun per Maret 2021 yang besarnya 7,12 persen juga meningkat 0,3 persen dari bulan Maret tahun 2020.
"Kemiskinan berkaitan dengan berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan ketahanan pangan. Menelaah kemiskinan secara multidimensi sangat diperlukan untuk mendapat rumusan yang tepat perihal kebijakan penanggulangan kemiskinan," jelas Wagubri.
Untuk itu Pemerintah Riau menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) yang dilakukan secara mandiri dengan mengundang akademisi sebagai narasumber untuk memberi masukan terhadap dokumen tersebut.
"RKPD dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya," ujarnya lagi.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
