PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.

Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.

“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.

Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

 "Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.

Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.

Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.

Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.

Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.