PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se Provinsi Riau mengeluarkan tujuh rekomendasi buat Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) terkini di daerah ini.
Rekomendasi yang ditandatangani FKDM Riau dan FKDM 12 kabupaten kota yang ada di Riau, diserahkan Data Wardana Ketua FKDM Riau kepada Kepala Badan Kesbangpol Riau Drs Kaharuddin MPd mewakili Gubernur Riau, Rabu (25/11/2020) di salah satu hotel di Pekanbaru.
Rekomendasi yang disepakati bersama saat rapat koordinasi, menyoroti soal peredaran narkoba di Provinsi Riau yang sudah masuk zona merah. Perlu pengawasan melekat pihak terkait di jalur-jalur masuk di sepanjang garis pantai di seluruh Riau.
Rakor juga menyoroti soal konflik sosial, konflik lahan hutan dan konsensi, pembalakan liar yang mengarah pada pembakaran lahan serta galian C yang merusak lingkungan yang bisa berakibat bencana alam.
FKDM se Riau juga meminta pemprov, pemkab dan pemko lebih memberdayakan organisasi bentukan pemerintah ini dan memberikan porsi anggaran untuk operasional.
Kaban Kesbangpol Riau Kaharuddin berjanji akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Gubernur Riau. Terkait anggaran, FKDM bersumber dari APBD. Inikan organisasi bentukan pemerintah.
"Pengurus agar lakukan pendekatan ke pimpinan daerah supaya ada dana operasional. Soal penganggaran bisa dari dana hibah atau cantolan kegiatan di Kesbangpol. Kesbangpol Riau sudah melakukannya dan tidak ada masalah," jelasnya.
Dalam Bimtek, tiga narasumber memberi pencerahan kepada puluhan pengurus FKDM se Riau. Ada dari Kemendagri Ferian Mustaqim, Kasi Kewaspadaan Nasional. Lalu dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Riau Letkol Inf Ifan Romel dan Frida SIp MSi, Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Riau.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se Provinsi Riau mengeluarkan tujuh rekomendasi buat Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) terkini di daerah ini.
Rekomendasi yang ditandatangani FKDM Riau dan FKDM 12 kabupaten kota yang ada di Riau, diserahkan Data Wardana Ketua FKDM Riau kepada Kepala Badan Kesbangpol Riau Drs Kaharuddin MPd mewakili Gubernur Riau, Rabu (25/11/2020) di salah satu hotel di Pekanbaru.
Rekomendasi yang disepakati bersama saat rapat koordinasi, menyoroti soal peredaran narkoba di Provinsi Riau yang sudah masuk zona merah. Perlu pengawasan melekat pihak terkait di jalur-jalur masuk di sepanjang garis pantai di seluruh Riau.
Rakor juga menyoroti soal konflik sosial, konflik lahan hutan dan konsensi, pembalakan liar yang mengarah pada pembakaran lahan serta galian C yang merusak lingkungan yang bisa berakibat bencana alam.
FKDM se Riau juga meminta pemprov, pemkab dan pemko lebih memberdayakan organisasi bentukan pemerintah ini dan memberikan porsi anggaran untuk operasional.
Kaban Kesbangpol Riau Kaharuddin berjanji akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Gubernur Riau. Terkait anggaran, FKDM bersumber dari APBD. Inikan organisasi bentukan pemerintah.
"Pengurus agar lakukan pendekatan ke pimpinan daerah supaya ada dana operasional. Soal penganggaran bisa dari dana hibah atau cantolan kegiatan di Kesbangpol. Kesbangpol Riau sudah melakukannya dan tidak ada masalah," jelasnya.
Dalam Bimtek, tiga narasumber memberi pencerahan kepada puluhan pengurus FKDM se Riau. Ada dari Kemendagri Ferian Mustaqim, Kasi Kewaspadaan Nasional. Lalu dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Riau Letkol Inf Ifan Romel dan Frida SIp MSi, Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Riau.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
