PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan, masalah stunting di Riau harus ditangani bersama-sama.
Untuk itu peran PLKB/PKB di lapangan dalam mendampingi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas stunting, dengan memastikan asupan gizi yang cukup pada ibu hamil dan balita dan mewujudkan Kampung KB menjadi kampung berkualitas sangat diharapkan sekali.
Makanya Rakorda ini merupakan salah satu agenda tahunan yang sangat strategis dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2020 dan menyusun, serta menyepakati rencana dan langkah-langkah strategis pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2021, sehingga diharapkan kita dapat mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik
bagi Bumi Lancang Kuning yang kita cintai," jelas Wagubri saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Riau 2021 secara virtual, Rabu (24/2).
Dikatakan, pihaknya mengharapkan pelaksanaan Rakorda Program Bangga Kencana Provinsi Riau 2021, dapat menjadi momentum refleksi, sekaligus menumbuhkan harapan serta keyakinan bahwa keluarga-keluarga di Provinsi Riau, In sya Allah mampu menghadapi dan melewati masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk daerah Provinsi Riau.
Kita saat ini juga dihadapi dengan situasi masih adanya bayi yang lahir mengalami stunting. Masalah ini perlu kita tangani bersama-sama, dan sudah disampaikan Presiden RI pada pembukaan Rakornas Program Bangga Kencana yang lalu, bahwa Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Upaya Percepatan Penurunan stunting," ungkapnya.
Diakui, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tentu tidak bisa bekerja sendiri, semua lintas sektor terkait harus berpadu menjaga kekompakan dan menyusun strategi bersama dalam melaksanakan program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara berkelanjutan.
Kami juga berpesan kepada kita semua, untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga, yang akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021, untuk mendapatkan data keluarga by name by addres yang update dan valid," ajaknya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, kegiatan Rakorda program Bangga Kencana yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakornas program Bangga Kencana yang telah dilaksanakan pada 28 Januari 2021 lalu.
Rakorda program Bangga Kencana 2021 merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden RI terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi BKKBN, yaitu untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong", ungkapnya.
Dikatakan Mardalena, pihaknya ingin memperkuat komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja BKKBN dalam meningkatan akses dan kualitas pelayanan dan penggerakan program bangga kencana di masa pandemi Covid-19.
Kami mengucapkan terima kasih kepada gubernur beserta jajaran yang sudah memberikan dukungan pelaksanaan pendataan keluarga 2021 di Provinsi Riau, dengan menerbitkan SE Gubri dalam upaya percepatan penurunan stunting yang ditargetkan 14 persen tahun 2024. Kami juga bekerja sama dengan lintas sektor terkait dan mengerahkan dukungan tenaga PKB/PLKB beserta kader KB yang tersebar di seluruh desa," katanya.
Menurutnya, pihaknya sudah merancang bangun inovasi percepatan melalui intervensi hulu yang bertujuan untuk mencegah terlahirnya bayi stunting, dengan menyusun lima strategi yaitu mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting, pengasuhan 1.000 HPK, memperkuat basis data intervensi dan monitoring stunting, promosi dan pelembagaan keterlibatan masyarakat, dan kemitraan penanganan stunting, yang didukung dengan kegiatan prioritas nasional (Pro PN).
Hasto Wardoyo selaku keynote speaker menekankan bahwa percepatan penurunan stunting sangat mendesak, karena penurunan stunting memiliki multiplier effect yang luas termasuk dalam program KIA-KB, yaitu dalam penurunan angka kematian ibu-bayi, penurunan unmet need pelayanan KB.
Pemerintah daerah memegang peranan yang penting dalam pencapaian indikator-indikator percepatan penurunan stunting. Untuk itu perlu segera dirancang kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan kerangka layanan publik agar program dan kegiatan sampai pada kelompok sasaran," ucapnya.(eca)
